Bojonegoro- Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur menggelar Press Conference dengan tajuk “APBN Kita (Kinerja dan Fakta) Regional Jawa Timur hingga September 2023” untuk memberikan informasi terkait perkembangan Implementasi Kebijakan Fiskal Pemerintah (IKFP) di Jawa Timur dan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendukung pembangunan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Acara tersebut digelar di Pendopo Malowopati, Kamis (26/10/2023).
Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto, menyatakan melalui acara ini, media dan masyarakat bisa memperoleh informasi tentang kondisi ekonomi dan fiskal di seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk Bojonegoro.
“Khususnya, informasi terkait serapan APBD di Bojonegoro juga besaran belanja,” tambahnya.
Pihaknya berharap bahwa acara ini akan memberikan informasi yang cukup baik untuk merumuskan keputusan di Bojonegoro dan mendukung pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di wilayah ini.
Pihaknya juga menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan secara rutin mengadakan Forum Assets Liabilities Committee (ALCO) Regional setiap bulan. ALCO regional ini merupakan bagian dari upaya terintegrasi Kemenkeu di daerah dalam kerangka Kemenkeu SATU.
“Kemenkeu melalui ALCO secara rutin memantau pelaksanaan APBN di seluruh Indonesia setiap bulan termasuk di Bojonegoro. Dan ini pertama kalinya di Bojonegoro,” lanjutnya.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Jatim, Tauhid, mengungkakan Forum ALCO regional sudah berjalan selama satu tahun dan diharapkan dapat mendukung analisis makro-fiskal di tingkat regional dan memungkinkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan di daerah dalam merumuskan rekomendasi kebijakan ekonomi.
“Dengan adanya ALCO regional, diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antar unit vertikal Kementerian Keuangan di daerah untuk terus memantau kondisi perekonomian dan pelaksanaan APBN serta APBD,”tukasnya.
Tauhid menekankan, ALCO Regional terus dilakukan secara konsisten, sistematis, dan mendapatkan kredibilitas sebagai salah satu event bulanan yang dilakukan dengan disiplin sehingga semua pihak, termasuk pemerintah daerah, diharapkan dapat merasakan manfaat dari forum ini. (rin/zen)
