Suaradesa.co (Bojonegoro) – Program penanganan kemiskinan akan berjalan efektif dan tepat sasaran jika data angka kemiskinan yang digunakan akurat dan terus menerus dilakukan update secara berkala tiap tahun.
Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan melakukan survei untuk Pemutakhiran Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah tahun 2022 ini.
“Saya sangat mendukung adanya program Pemkab tersebut, karena memang data yang akurat itu berbasis desa,” tegas Kepala Desa Wotan, Anam Warsito, kepada Suaradesa.co, Selasa (5/4/2022).
Pada pelaksanaan survei tersebut, akan menggunakan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Meski demikian, menurut Anam tidak ada persoalan jika dibebankan pada Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) karena dalam nomenklatur dan kode rekening tersedia pos untuk penanganan kemiskinan ekstrim.
“Tinggal dilakukan perubahan menjadi kegiatan pendataan dengan perkades tentang penjabaran perdes APBDes,” tandasnya.
Nantinya, hasil survei ini akan menjadi rujukan pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten untuk menyusun rencana aksi penanganan kemiskinan secara bersama-sama.
“Dan bersinergi karena target sasaran sudah ditentukan secara jelas sehingga program akan tepat sasaran,” tegasnya.
Menurut Kades yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM AKD Bojonegoro ini, para ketua RT dan Kader posyandu dapat diandalkan untuk menjadi surveyor. Karena mereka setiap hari bersinggungan langsung dengan masyarakat.
“Sehingga sangat faham kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa,” pungkasnya. (*Rin)
