Bojonegoro – Penjabat Bupati Bojonegoro, Adriyanto, mengonfirmasi bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2023 baru terserap sekitar 69 persen dari total anggaran senilai Rp8 Triliun.
Menurutnya, kendala utama terletak pada pengurusan administrasi untuk penagihan dari pihak ketiga atau rekanan.
“Pembangunan fisik sudah selesai, namun serapan anggaran terkendala administrasi penagihan,” ungkap Adriyanto pada Kamis (28/12/2023).
Luluk Alifah, Kepala Badan Pengelola dan Keuangan Daerah (BPKAD) Bojonegoro, juga menegaskan bahwa penyerapan anggaran baru mencapai maksimal 75 persen pada akhir tahun ini.
Dia menyatakan bahwa pembangunan fisik sudah selesai, namun administrasi masih menjadi hambatan.
Anggota DPRD Bojonegoro, Lasuri, mengatakan, jika penyerapan anggaran sekarang ini sudah on the track.
Minimnya serapan anggaran, lanjut politisi asal Partai Amanat Nasional ini, selain ada penyesuaian pergantian pimpinan daerah, di APBD 2024 sudah dipasang defisit Rp3,23 triliun.
“Kalau penyerapan dipaksa 90 persen lalu silpa yang diprediksi 3,2 persen akan dicarikan kemana duitnya,”pungkasnya. (rin/zen)
