DBH Migas Bojonegoro Tembus Rp941 Miliar, Target 2027 Justru Menurun

Suaradesa.co – Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, telah menerima seluruh alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) tahun anggaran 2026. Total dana yang ditransfer pemerintah pusat mencapai Rp941 miliar atau terealisasi 100 persen dari target.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, penyaluran DBH migas sepanjang 2026 dilakukan dalam enam tahap. Transfer pertama masuk pada 21 Januari 2026 sebesar Rp94,1 miliar.
Baca Juga: DBH Migas Bojonegoro 2027 Tersisa Rp842 Miliar
Selanjutnya, pemerintah pusat kembali mengirimkan dana sebesar Rp141,1 miliar pada 31 Maret 2026. Nominal yang sama kembali diterima Bojonegoro pada 29 Mei 2026.
Memasuki Juli, nilai transfer meningkat menjadi Rp188,2 miliar. Dana tersebut disalurkan pada 21 Juli 2026. Kemudian, penyaluran dengan nominal serupa kembali dilakukan pada 17 September dan 9 November 2026.
Dengan enam kali penyaluran tersebut, total DBH migas yang masuk ke kas daerah mencapai Rp941 miliar.
Kepala Bidang Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bapenda Bojonegoro, Doni Prasetio Soeharto, membenarkan bahwa target penerimaan DBH migas tahun ini telah terpenuhi.
Baca Juga: Pasar Murah Pass Isya Sasar 28 Kecamatan, Warga Bisa Beli Beras Sesuai Harga
“Total Rp941 miliar DBH migas yang diterima Bojonegoro. Atau penyaluran sudah 100 persen, mencapai target,” ujarnya.
Doni menjelaskan, transfer pada 9 November 2026 menjadi penyaluran reguler terakhir DBH migas untuk tahun anggaran berjalan.
Namun, capaian tersebut tidak serta-merta menjamin besarnya penerimaan pada tahun berikutnya. Sebab, pemerintah pusat telah menetapkan target DBH migas Bojonegoro pada 2027 sebesar Rp842 miliar.
Angka itu lebih rendah dibandingkan target 2026 yang mencapai Rp941 miliar. Artinya, terdapat penurunan sekitar Rp98,7 miliar.
“Target DBH migas ini ditetapkan pemerintah pusat,” jelas Doni, Jumat (20/11/2026).
Terpisah, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menilai terpenuhinya target DBH migas tahun ini dapat memperkuat kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak sekadar berorientasi pada besarnya penerimaan, tetapi juga memastikan anggaran tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami berharap, pemerintah daerah bisa menggunakan APBD dengan maksimal. Terutama memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Bojonegoro,” tandasnya.
Penurunan target DBH migas pada 2027 menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah daerah. Ketergantungan terhadap transfer pusat menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat, termasuk memastikan setiap rupiah yang diterima berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan warga.(kun)



