79 Kali Operasi, Jutaan Rokok Ilegal Masih Beredar di Semarang

Suaradesa.co – Sebanyak 6.135.728 batang rokok ilegal dan 291 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal dimusnahkan di Semarang, Jawa Tengah.

Nilai barang tersebut diperkirakan mencapai Rp9,8 miliar. Namun, besarnya barang yang dimusnahkan menyisakan pertanyaan penting: sejauh mana jaringan pemasok dan distribusinya telah diungkap?

Baca Juga: 8,6 Juta Batang Rokok Ilegal Dimusnahkan, Kerugian Negara Tembus Rp8,3 Miliar

Sepanjang 2026, aparat gabungan disebut telah melakukan 79 kali operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal. Penindakan menyasar toko kelontong, penjualan daring, hingga pengedar keliling.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan bahwa pemberantasan rokok ilegal bukan hanya berkaitan dengan penegakan aturan cukai. Persoalan tersebut juga menyangkut penerimaan negara dan keberlangsungan program perlindungan sosial bagi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Agustina setelah menghadiri pemusnahan barang kena cukai ilegal pada 17 November 2026.

Menurutnya, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) memiliki peran penting dalam membiayai sejumlah program pemerintah daerah. Pada 2026, Pemkot Semarang mengalokasikan dana tersebut untuk membayar premi BPJS Ketenagakerjaan bagi sedikitnya 9.000 pekerja rentan.

Baca Juga: Pajak Warteg hingga Tukang Pijat Jadi Sorotan, Negara Jangan Salah Sasaran!

Anggaran itu juga digunakan untuk sektor kesehatan, pendidikan, serta pelatihan keterampilan bagi warga dan keluarga buruh pabrik rokok.

Artinya, persoalan rokok ilegal tidak berhenti pada hilangnya potensi penerimaan cukai. Ada program perlindungan sosial yang juga harus dijaga keberlangsungannya.

Agustina menyebut posisi Semarang sebagai jalur perlintasan utama di Pulau Jawa berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur distribusi rokok ilegal dari luar daerah menuju wilayah lain maupun pasar lokal.

Pemerintah daerah bersama Bea Cukai, TNI, Polri, Kejaksaan, dan Satpol PP lintas daerah telah melakukan puluhan operasi. Namun, publik juga membutuhkan penjelasan mengenai hasil pengungkapan jaringan di balik peredaran barang tersebut.

Berapa pemasok yang telah diidentifikasi? Dari mana rokok ilegal itu berasal? Seberapa jauh penindakan menyentuh pihak yang mengendalikan distribusi?

Pertanyaan tersebut penting karena pemusnahan barang bukti tidak otomatis memutus mata rantai perdagangan ilegal.

Jika penindakan lebih banyak berhenti pada penyitaan dan pemusnahan, sementara pemasok utama tidak tersentuh, peredaran barang serupa berpotensi terus berulang.

9.000 Pekerja Menjadi Bagian dari Persoalan

Agustina menjelaskan DBHCHT juga dimanfaatkan untuk melindungi pekerja informal dan pelaku UMKM yang belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ia menilai peredaran rokok ilegal turut menciptakan persaingan tidak sehat bagi pengusaha kecil yang telah mengurus perizinan dan membayar cukai.

Karena itu, pemberantasan barang ilegal perlu berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap pelaku usaha yang patuh aturan.

Namun, transparansi penggunaan DBHCHT juga tidak kalah penting. Masyarakat perlu mengetahui realisasi anggaran, kriteria penerima manfaat, serta keberlanjutan perlindungan BPJS bagi 9.000 pekerja rentan tersebut.

Pemusnahan jutaan batang rokok ilegal memang menjadi bagian dari penegakan hukum. Tetapi, ukuran keberhasilannya tidak cukup hanya dari jumlah barang yang dimusnahkan.

Publik membutuhkan bukti bahwa jalur distribusi berhasil diputus, pemasok ditelusuri, dan penerimaan cukai terlindungi.

Sebab, jika jutaan batang rokok ilegal terus ditemukan setiap tahun, pertanyaan tentang efektivitas pengawasan tidak bisa dihindari. Jangan sampai operasi terus digelar, barang terus dimusnahkan, tetapi sumber persoalannya tetap tidak tersentuh.(rah)