Mojokerto Raih Penghargaan Pengendali Inflasi Rp400 Juta, Harga di Pasar Tetap Jadi Ujian

Suaradesa.co – Pengendalian inflasi kembali menjadi panggung penghargaan bagi pemerintah daerah. Kali ini, Kota Mojokerto dinobatkan sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik kategori Non-Indeks Harga Konsumen (Non-IHK) se-Jawa Timur. Atas prestasi tersebut, Kota Mojokerto memperoleh apresiasi senilai Rp400 juta.
Penghargaan itu diserahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID, TP2DD, dan TPAKD menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Acara berlangsung di The Trans Luxury Hotel Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Tak hanya menyandang predikat TPID terbaik kategori Non-IHK, Kota Mojokerto juga mendapat apresiasi sebagai daerah dengan penyelenggaraan operasi pasar dan gerakan pasar murah teraktif.
Pemerintah Kota Mojokerto menyebut penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan atas upaya menjaga stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, dan daya beli masyarakat.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau yang akrab disapa Ning Ita menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan kolaborasi lintas sektor.
Baca Juga: Mojokerto Kejar Penghargaan Gender, Rakyat Dapat Apa Sebenarnya?
Menurutnya, ketersediaan pasokan pangan tetap terjaga dan tidak terjadi penimbunan komoditas pangan. Pemerintah juga mengklaim terus melakukan pemantauan harga serta memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan mudah dan harga terjangkau.
Sejumlah program disebut menjadi andalan, mulai dari pemantauan harga dan stok pangan, penyediaan kebutuhan melalui Pracangan TPID, operasi pasar, hingga gerakan pasar murah.
Namun, penghargaan di ruang pertemuan tentu belum menjadi garis finis persoalan ekonomi masyarakat.
Sebab, bagi warga yang setiap hari berbelanja di pasar, ukuran keberhasilan pengendalian inflasi bukanlah piagam penghargaan atau besarnya apresiasi yang diterima pemerintah daerah. Ukurannya sederhana: apakah harga beras, minyak goreng, gula, telur, dan kebutuhan pokok lainnya benar-benar terjangkau?
Di atas kertas, operasi pasar dan gerakan pasar murah bisa terlihat impresif. Tetapi di tingkat rumah tangga, kenaikan harga sekecil apa pun tetap bisa mengganggu pengeluaran bulanan, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Rp400 Juta dan Pekerjaan Rumah Pemerintah
Apresiasi Rp400 juta yang diterima Kota Mojokerto tentu menjadi penghargaan atas kinerja TPID. Namun, tantangan berikutnya justru bagaimana memastikan capaian tersebut tidak berhenti sebagai prestasi administratif.
Apalagi menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, kebutuhan masyarakat terhadap sejumlah komoditas pangan berpotensi meningkat. Situasi tersebut membutuhkan pengawasan distribusi, ketersediaan stok, serta langkah antisipasi terhadap lonjakan harga.
Ning Ita menyatakan penghargaan tersebut akan menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja TPID, khususnya dalam menjaga pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga.
Sinergi pemerintah daerah, distributor, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya juga disebut akan terus diperkuat.
Pada akhirnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup diukur dari seberapa sering pemerintah menggelar operasi pasar atau berapa banyak penghargaan yang dibawa pulang.
Sebab, masyarakat tidak berbelanja menggunakan piagam penghargaan. Mereka membutuhkan harga yang masuk akal, pasokan yang tersedia, dan daya beli yang tidak terus tergerus.
Penghargaan boleh dirayakan, tetapi harga kebutuhan pokok tetap harus diperjuangkan.(ko)




