Suaradesa.co, Bojonegoro – Dua fraksi di DPRD Kabupaten Bojonegoro, yakni Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (2/6/2025) kemarin.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Hadi Winarto, dalam penyampaiannya memberikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Ia menilai peningkatan pendapatan daerah sebesar 14,46% dibanding tahun sebelumnya merupakan sinyal positif atas upaya Pemkab dalam menggali potensi ekonomi lokal.
“Kami menyampaikan penghargaan atas kerja keras Bupati, Wakil Bupati, serta jajaran pemerintah daerah. Namun perlu kami tekankan bahwa keberhasilan ini harus terus dievaluasi dan ditingkatkan,” tegas Hadi.
Meski mengapresiasi capaian pendapatan, Fraksi Gerindra tetap memberikan sejumlah catatan kritis.
Mereka menilai masih ada ketidaksinkronan antara program dan capaian kinerja dari sisi belanja, serta menyoroti belum maksimalnya implementasi anggaran berbasis kinerja.
“Masih perlu pengawasan ketat agar proyek yang dijalankan benar-benar bermanfaat dan berkualitas,” ujarnya.
Gerindra juga mendorong agar pemerintah daerah lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal serta peningkatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Mereka menekankan pentingnya penyusunan APBD yang matang, transparan, dan selaras dengan visi-misi kepala daerah.
Sementara itu, Fraksi PKB melalui juru bicaranya Diana Hargianti, SE, juga memberikan apresiasi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Namun, ia mengingatkan agar keberhasilan realisasi anggaran tidak hanya dinilai dari besarannya, tetapi juga dari dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat.
“Penyerapan tinggi tidak selalu berarti efektif. Kita perlu menelaah apakah belanja tersebut sudah tepat sasaran, berdampak sosial, dan mampu menggerakkan ekonomi lokal,” jelas Diana.
PKB juga merekomendasikan agar struktur belanja, termasuk belanja pegawai, bantuan sosial, dan belanja modal, dibahas lebih lanjut.
Mereka menekankan pentingnya menjadikan APBD sebagai instrumen perubahan nyata, bukan sekadar dokumen administratif.
Kedua fraksi sepakat bahwa keberhasilan fiskal Pemkab Bojonegoro harus dibarengi dengan evaluasi mendalam dan perencanaan yang lebih terukur, agar pembangunan benar-benar berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.(red)
