Suaradesa.co, Bandar Lampung – Kementerian Agama (Kemenag) RI bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terus memperluas kolaborasi melalui program Baznas Microfinance Masjid (BMM) dan Masjid Berdaya Berdampak (MADADA).
Tahun ini, Kemenag menargetkan lahirnya masjid-masjid inovatif di setiap provinsi yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi berbasis jamaah.
Deputi II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS RI, M. Imdadun Rahmat, menyebut kemitraan antara BAZNAS dan Kemenag sebagai langkah strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi umat.
Ia menilai, masjid memiliki potensi besar dalam membangun kesejahteraan masyarakat.
“Masjid itu tidak ada yang tidak mandiri. Ia hidup dan dihidupi oleh jamaahnya. Maka kemandirian ini harus dimanfaatkan untuk melangkah lebih jauh — melakukan revitalisasi,” ujar Imdadun saat membuka Bimbingan Teknis BMM–MADADA di Bandar Lampung, Senin (10/11/2025) malam.
Menurutnya, sejak masa Rasulullah, masjid berperan sebagai pusat kegiatan umat, mulai dari ibadah, pendidikan, hingga pengelolaan ekonomi melalui baitul mal. Semangat inilah yang ingin dihidupkan kembali lewat program BMM–MADADA.
Diluncurkan sejak 2022, program BMM kini telah berjalan di 172 masjid di berbagai daerah. Setiap masjid mendapatkan dana awal sebesar Rp150 juta yang disalurkan kepada sekitar 50 penerima manfaat dalam bentuk pinjaman mikro syariah tanpa bunga, dengan rata-rata pinjaman Rp3 juta per orang.
Program ini difokuskan untuk membantu pedagang kecil dan pelaku usaha mikro agar terhindar dari jerat rentenir maupun pinjaman online berbunga tinggi.
“Melalui BMM, kami ingin memutus mata rantai ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi dengan skema pembiayaan mikro syariah berbasis masjid,” jelas Imdadun.
Ia menambahkan, hasil evaluasi menunjukkan program microfinance berbasis masjid terbukti efektif dan diminati masyarakat.
Kesadaran para takmir masjid untuk mengelola dana zakat dan infak secara produktif juga meningkat. Kolaborasi dengan Kemenag melalui MADADA dinilai penting agar tata kelola masjid berjalan profesional, transparan, dan berkelanjutan.
“Kemenag hadir memastikan masjid-masjid ini membawa kemaslahatan bagi jamaah dan dikelola secara akuntabel,” imbuhnya.
Sementara itu, Kasubdit Kemasjidan Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Nurul Badruttamam, menegaskan bahwa BMM–MADADA merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekosistem kemasjidan yang berdaya dan berdampak.
“Masjid perlu dikelola bukan hanya sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga pusat solusi ekonomi, sosial, dan spiritual umat,” kata Nurul.
Bimtek di Bandar Lampung kali ini diikuti pengelola masjid dari Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan sebagai pilot project penguatan masjid berdaya.
Selama tiga hari, peserta mendapat pendampingan terkait manajemen microfinance, tata kelola kelembagaan, serta akuntabilitas dana umat.
Menurut Nurul, Kemenag menempatkan pemberdayaan rumah ibadah sebagai program prioritas nasional. Masjid diharapkan menjadi lembaga inklusif, ramah generasi muda, dan terbuka terhadap inovasi.
“Masjid perlu dikelola lintas generasi. Jika pengurusnya seimbang antara senior dan anak muda, geraknya akan lebih cepat. Inilah yang kita sebut masjid berdaya dan berdampak,” ujarnya.
Dalam konteks moderasi beragama, pemberdayaan ekonomi umat juga dinilai sebagai cara efektif membumikan nilai Islam rahmatan lil ‘alamin. Nurul menegaskan bahwa kemakmuran masjid tidak hanya diukur dari banyaknya jamaah yang beribadah, tetapi juga dari kemampuannya menolong jamaah yang kesulitan secara ekonomi.
Selain pemberdayaan ekonomi, Kemenag juga mendorong modernisasi sistem kemasjidan. Bersama BNPB, Kemenag tengah memetakan rumah ibadah di wilayah rawan bencana untuk memastikan masjid menjadi ruang aman, ramah musafir, dan tangguh menghadapi krisis.
“Masjid harus aman, ramah, dan tangguh bencana. Ini bagian dari visi kita menjadikan masjid sebagai pusat ketahanan umat,” tegasnya.
Di akhir kegiatan, Nurul menekankan bahwa sinergi antara BAZNAS dan Kemenag akan terus diperluas hingga mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Melalui pendampingan berkelanjutan dan basis data yang kuat, Kemenag menargetkan munculnya masjid-masjid inovatif yang mandiri secara finansial dan berperan sebagai pusat peradaban umat.
“Kami ingin setiap masjid menjadi laboratorium kebajikan dan kemandirian. Dari masjidlah kesejahteraan dan kemajuan umat tumbuh,” pungkasnya.(mir/him)
