Dana Desa 2027 Terancam Menyusut Lagi, Kepala Desa di Jombang Khawatir Pembangunan Terhambat

Suaradesa.co – Pemerintah desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mulai dibayangi kekhawatiran terkait kemungkinan kembali berkurangnya alokasi Dana Desa (DD) pada 2027. Setelah mengalami pengurangan anggaran cukup besar pada tahun ini, desa kini harus bersiap menghadapi ketidakpastian pendanaan yang berpotensi semakin mempersempit ruang pembangunan.
Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Jombang, Supono, mengungkapkan peluang terjadinya pemangkasan Dana Desa tahun depan masih cukup besar. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah besarnya kebutuhan anggaran pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan berbagai Program Strategis Nasional (PSN).
Baca Juga: Lima Tahun Anggaran Desa Drokilo Terseret Dugaan Korupsi, Pengawasan Dipertanyakan
“Bisa turun lagi mungkin, karena kegiatan pusat, PSN, sangat luar biasa,” kata Supono.
Menurutnya, sampai saat ini para kepala desa belum memperoleh kepastian mengenai besaran Dana Desa yang akan dialokasikan untuk masing-masing desa pada 2027. Pemerintah desa masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat terkait penetapan anggaran tersebut.
Di tengah ketidakpastian itu, PKDI berharap pemerintah setidaknya tidak kembali mengurangi anggaran desa. Supono menyebut, mempertahankan nominal Dana Desa seperti alokasi 2026 saja sudah menjadi harapan bagi pemerintah desa agar program pembangunan tetap bisa berjalan.
“Belum ada info sama sekali. Harapannya minimal sama dengan tahun anggaran 2026,” ujarnya.
Baca Juga: PMI Bojonegoro Dorong Mitigasi Bencana dalam RPJMDes Sumbangtimun
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Pengurangan Dana Desa pada 2026 telah memaksa pemerintah desa melakukan penyesuaian terhadap berbagai rencana kegiatan yang sebelumnya disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Sejumlah program harus dievaluasi karena tidak lagi sebanding dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Supono menjelaskan, apabila anggaran kembali berkurang pada 2027, pemerintah desa harus melakukan penghitungan ulang terhadap seluruh sumber pendapatan. Penentuan kegiatan yang tetap dilaksanakan juga perlu dibicarakan bersama masyarakat melalui musyawarah desa (musdes).
Dalam situasi anggaran terbatas, program yang masuk kategori prioritas utama akan lebih dahulu dipertahankan. Sementara kegiatan dengan tingkat kepentingan di bawahnya terancam tidak dapat direalisasikan.
“Harus kalkulasi ulang sumber pendanaan yang ada. Yang prioritas tetap jalan, nomor dua dan tiga bisa terhapus,” jelasnya.
Situasi ini turut menimbulkan kegelisahan di kalangan kepala desa. Menurut Supono, muncul pembicaraan di antara para kepala desa mengenai semakin terbatasnya ruang untuk menjalankan tugas pembangunan apabila dukungan anggaran terus berkurang.
Di sisi lain, pemerintah desa tetap dibebani berbagai kewajiban administrasi. Mulai dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pelaksanaan kegiatan, hingga penyampaian laporan pertanggungjawaban yang membutuhkan proses dan ketelitian.
“Betul, banyak yang bicara seperti itu, terlebih terkait proses APBDes dan pelaporannya,” ungkapnya.
Supono juga mengingatkan agar kebijakan penganggaran nasional tidak mengesampingkan kebutuhan pembangunan di tingkat desa. Menurutnya, desa seharusnya tetap mendapatkan ruang fiskal yang memadai karena pembangunan nasional membutuhkan dukungan dari seluruh wilayah, termasuk kawasan perdesaan.
Ia menyayangkan apabila besarnya pembiayaan program pemerintah pusat justru membuat pembangunan di desa semakin terbatas. Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan semangat pemerataan pembangunan yang selama ini digaungkan.
“Sehingga tidak akan terwujud membangun Indonesia dari desa, akhirnya membangun Indonesia dari Jakarta,” pungkasnya.
Sebagai gambaran, berdasarkan data alokasi anggaran, Kabupaten Jombang memperoleh Dana Desa sebesar Rp312 miliar pada 2025 untuk seluruh desa. Namun, pada 2026 anggaran tersebut merosot menjadi Rp102,9 miliar.
Artinya, terdapat pengurangan sekitar Rp209 miliar atau setara 67 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2027 kembali terjadi pemangkasan, pemerintah desa dikhawatirkan semakin kesulitan mempertahankan kesinambungan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.(pung)




