Bojonegoro – Proses penetapan pimpinan DPRD Bojonegoro periode 2024-2029 menghadapi kendala. Dari empat partai politik (parpol) yang berhak menduduki kursi pimpinan, hingga saat ini hanya tiga parpol yang sudah mengajukan nama, sementara PDIP belum memberikan usulan.
Pada rapat paripurna yang digelar Selasa (17/9), Ketua Sementara DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar menyampaikan bahwa PKB, Gerindra, dan Golkar telah menyetorkan nama calon pimpinan. PDIP, hingga batas waktu tersebut, belum menyetorkan nama calon di sekretariat DPRD Bojonegoro. Dengan demikian, usulan pimpinan definitif yang akan diajukan ke gubernur dipastikan tanpa kader PDIP.
Abdulloh Umar menjelaskan, tiga nama yang diusulkan tersebut adalah dirinya sendiri dari PKB, Sahudi dari Gerindra, dan Mitroatin dari Golkar. Sementara, PDIP belum memberikan usulan, namun pengajuan calon pimpinan definitif tetap dapat dilanjutkan sambil menunggu partai berlambang banteng tersebut mengirimkan calonnya.
“Kami ajukan tiga nama terlebih dahulu agar proses penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD) dapat segera dimulai, meski PDIP belum mengajukan calon,” ujar Umar dalam rapat yang dihadiri oleh 45 anggota DPRD Bojonegoro.
Politikus PDIP, Natasha Devianti, menyatakan bahwa fraksinya setuju dengan langkah ini, mengingat pentingnya melanjutkan proses pemerintahan. “Fraksi kami setuju dengan usulan pimpinan definitif yang diajukan, karena waktu terus berjalan,” jelas Natasha.
Setelah rapat paripurna, Sekretaris DPRD Bojonegoro Edi Susanto menambahkan bahwa pihaknya akan segera membuat berita acara untuk usulan pimpinan definitif yang kemudian akan dikirimkan ke Penjabat Bupati dan diajukan kepada Gubernur Jawa Timur.
Dengan usulan ini, diharapkan DPRD Bojonegoro dapat segera melaksanakan tugasnya secara efektif meskipun masih menunggu keputusan dari PDIP.
