Sospol & Pemerintahan

Sekda Bojonegoro Diduga Gunakan Fasilitas Negara untuk Kampanye Pilkada, Ribuan Peserta Terpaksa Berdiri 5 Jam

1731
×

Sekda Bojonegoro Diduga Gunakan Fasilitas Negara untuk Kampanye Pilkada, Ribuan Peserta Terpaksa Berdiri 5 Jam

Sebarkan artikel ini

Bojonegoro – Nurul Azizah, Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro, diduga menggunakan fasilitas negara demi kepentingan politiknya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Tuduhan ini mencuat usai penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada 1.935 orang.

Acara yang berlangsung selepas sambutan dari Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto, berubah drastis ketika Sekda mengambil alih penyerahan SK secara simbolis.

Peserta yang terdiri dari tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis, harus berdiri hampir selama lima jam. Proses ini diperpanjang dengan pemberian SK secara satu per satu dan sesi swafoto dengan Sekda.

Baca Juga :  Jabat PPS dan PPK, Oknum Perangkat Desa di Kecamatan Malo Klaim Tak Mengenal Nafik Sahal

Ketua Rejo Semut Ireng Bojonegoro, Gunowo Abdul Ghofur menganggap jika kegiatan pejabat Pemkab yang maju pada Pilkada 2024 diindikasi menjadi ajang kampanye terselubung dengan memanfaatkan fasilitas negara.

“Seperti penyerahan SK PPPK yang berswa foto satu persatu dengan peserta dan tidak ada di dalam rundown acara. Sama saja dengan branding diri atau personal,”ungkap Gunowo.

Salah satu PPPK yang enggan disebutkan namanya mengaku kelelahan karena harus berdiri sejak awal acara hingga selesai.

“Seharian berdiri hanya untuk menunggu SK dan foto bersama Sekda,” ungkapnya.

Baca Juga :  Pendirian Ormas di Bojonegoro Meningkat Pesat

Kondisi diperburuk dengan tidak adanya kotak makan yang disediakan setelah acara, sehingga beberapa peserta mengeluhkan kondisi tersebut.

“Ada yang langsung pulang karena sakit,” tambahnya.

Menurut rundown acara, setelah penyerahan simbolis, SK seharusnya dibagikan oleh petugas absen, bukan oleh Sekda secara langsung.

“Ini sangat berbeda dari penyerahan SK pada umumnya,” tutup narasumber tersebut.

Kejadian ini tidak hanya mencederai integritas acara, tetapi juga mengundang pertanyaan tentang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan politik.(rin/zen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *