Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyatakan kekecewaannya atas kekalahan partai di sejumlah daerah basis massa dalam Pilkada Serentak 2024. Dalam video yang diunggah di YouTube, Kamis (28/11/2024), Megawati menyebut demokrasi terancam mati karena adanya penggunaan sumber daya negara secara masif.
“Ini terlihat jelas di beberapa wilayah seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Sulawesi Utara. Saya terus memantau bagaimana aparatur negara digunakan untuk tujuan politik,” ujar Megawati.
Kekalahan di Kandang Banteng
Di Jawa Tengah, yang selama ini dikenal sebagai basis kuat PDIP, pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dikalahkan oleh Ahmad Luthfi-Taj Tasin. Megawati menyoroti dugaan penggunaan penjabat kepala daerah dan mutasi aparat keamanan untuk kepentingan elektoral.
“Jawa Tengah bukan sekadar kandang banteng, tetapi juga tempat persemaian gagasan nasionalisme. Seharusnya, dalam pemilu yang fair, hasilnya akan berbeda,” tegasnya.
Kekalahan di Banten dan Sumut
Di Banten, pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi yang diusung PDIP kalah dari pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah yang diusung koalisi partai pendukung pemerintah. Sementara itu, di Sumatra Utara, Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo, bersama Surya berhasil mengalahkan petahana Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.
Tudingan Ketidaknetralan Aparatur Negara
Megawati menegaskan, penggunaan aparatur negara untuk kepentingan politik merupakan ancaman serius bagi demokrasi. “Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan bahwa aparatur yang tidak netral bisa dipidanakan. Apa yang terjadi sekarang sudah melampaui batas etika dan moral,” katanya.
Instruksi Perlawanan Hukum
Megawati memerintahkan kader PDIP untuk mengamankan suara rakyat, mengumpulkan bukti intimidasi dan money politics, serta dokumentasi praktik bansos yang diselewengkan. “Kita akan melawan secara terukur dalam koridor hukum,” ujarnya.
Kekalahan PDIP di daerah-daerah yang selama ini menjadi basis kuat mengundang perhatian luas, terutama mengingat besarnya peran PDIP dalam peta politik nasional selama beberapa dekade terakhir.(abi)