Bojonegoro – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bojonegoro secara tegas membantah klaim dukungan terhadap Pasangan Calon No urut 2 Wahono-Nurul yang disampaikan oleh salah satu pengurusnya, Sholikin Jamik.
Pernyataan tersebut, yang tersebar luas di beberapa media online, memicu polemik setelah Sholikin, yang mengatasnamakan Wakil Ketua PDM, mengarahkan dukungan kepada paslon no urut 2.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua PDM Bojonegoro, M. Yazid Mar’i, angkat bicara dan menegaskan bahwa organisasi Muhammadiyah di Bojonegoro sama sekali tidak pernah memberikan dukungan politik kepada calon mana pun dalam Pilkada 2024.
“Kami tidak pernah, sekalipun, mengadakan rapat atau membahas dukungan politik terhadap Paslon 2 atau calon mana pun,” tegasnya kepada Saradesa.co, Senin (7/10/2024).
Ia menambahkan bahwa segala klaim yang membawa-bawa nama PDM Bojonegoro dalam konteks dukung-mendukung ini adalah salah dan menyesatkan.
Tak hanya itu, Yazid menilai pernyataan Sholikin Jamik sangat disayangkan karena mengatasnamakan organisasi tanpa dasar.
“Itu adalah murni sikap pribadi, bukan sikap organisasi. Jika Sholikin ingin mendukung Paslon 2, silakan, tapi jangan membawa nama Muhammadiyah,” tandas Yazid.
Wakil Ketua PDM lainnya, Abd Haris, juga menyesalkan tindakan Sholikin. Haris bahkan menilai pernyataan Sholikin Jamik seolah ‘lidahnya keseleo’ dengan memposisikan Muhammadiyah sebagai pendukung salah satu pasangan calon.
“Seharusnya Sholikin tahu, Muhammadiyah sudah jelas netral dalam politik praktis. Tidak ada tempat bagi politisasi dalam tubuh organisasi,” kata Haris dengan tegas.
Muhammadiyah, lanjut Haris, dalam sejarahnya selalu memegang prinsip bahwa politik itu penting, namun bukan bagian dari garapan Muhammadiyah.
Sejak Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1939, organisasi ini telah memutuskan untuk menjaga jarak dari politik praktis, meskipun tetap memberikan kebebasan bagi warganya untuk berpolitik secara individu.
“Sholikin seharusnya memahami ini. Jangan sampai tindakan pribadinya menodai prinsip dasar yang telah dipegang teguh oleh Muhammadiyah selama puluhan tahun,” tambah Haris.
Siapapun yang terpilih sebagai Bupati Bojonegoro nantinya mampu merangkul seluruh elemen masyarakat, termasuk warga Muhammadiyah, tanpa membeda-bedakan.
“Muhammadiyah selalu berada di tengah masyarakat. Kami bukan organisasi politik, tetapi kami peduli dengan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. Siapapun yang memimpin, harus bisa bersikap adil dan mengayomi,” tutupnya.
Anwar Abbas, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam berbagai kesempatan juga menegaskan bahwa warga Muhammadiyah bebas berpolitik, namun tidak boleh menyalahgunakan nama atau simbol organisasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Sebagai penegasan, Muhammadiyah Bojonegoro, termasuk PDM, tidak pernah memutuskan untuk berpihak pada calon tertentu. (rin)
