Jakarta – Universitas Paramadina, bekerja sama dengan LP3ES, menggelar diskusi publik berjudul “Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo Bidang Politik dan Pemberantasan Korupsi” pada 23 Januari 2025. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pakar seperti Prof. Didik J. Rachbini, Ahmad Khoirul Umam, Ph.D, Dr. Hendri Satrio, dan Fahmi Wibawa, yang membahas isu-isu penting dalam 100 hari pemerintahan Prabowo, dengan fokus pada politik, pemberantasan korupsi, dan kondisi fiskal.
Prof. Didik J. Rachbini menyoroti pentingnya peran DPR dalam mengawasi jalannya pemerintahan, mengingat dominasi koalisi partai politik pendukung Prabowo. Ia mengingatkan bahwa jika DPR gagal menjalankan fungsinya dengan baik, maka demokrasi bisa menjadi korban dari kekuasaan yang tidak terkendali.
Dr. Hendri Satrio mengungkapkan bahwa masalah keuangan negara menjadi perhatian utama, dengan munculnya program-program pengeluaran besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan negara, seperti kenaikan PPN, dibatalkan. Ia juga menyoroti hubungan erat antara Prabowo dan mantan Presiden Jokowi yang memunculkan spekulasi tentang kesinambungan kebijakan pemerintahannya.
Fahmi Wibawa mencatat adanya indikasi pemusatan kekuasaan di pemerintahan baru, dengan pengaruh pemerintahan sebelumnya yang masih kuat. Ia juga menyoroti tantangan Prabowo dalam memberantas korupsi, mengingat warisan sistem yang dianggap koruptif dari pemerintahan sebelumnya, meskipun Prabowo memiliki citra positif dalam hal pemberantasan korupsi.
Ahmad Khoirul Umam menyoroti stabilitas politik yang terjaga dalam 100 hari pertama, dengan tingkat persetujuan masyarakat yang tinggi. Namun, ia mengingatkan adanya indikasi rekayasa politik di tingkat lokal, seperti kotak kosong dalam pilkada serentak dan meningkatnya praktik money politics, serta klaim PDIP sebagai mitra strategis pemerintah, bukan oposisi.(red)