Suaradesa.co, Bojonegoro – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Bojonegoro menekankan pentingnya pembangunan yang berfokus pada kawasan hutan sebagai strategi nyata pengentasan kemiskinan.
Dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, juru bicara Pansus IV, Wawan Kurnianto, menyampaikan catatan kritis terhadap aspek lingkungan dan infrastruktur yang dinilai masih membutuhkan peningkatan kinerja dan sinkronisasi perencanaan serta anggaran.
“Untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, pemerintah daerah harus memberi perhatian serius pada pembangunan kawasan hutan, baik dari sisi infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat,” tegas Wawan.
Pansus juga mendorong Pemkab Bojonegoro untuk menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan potensi wilayah. Salah satunya, memanfaatkan kekayaan sumber daya alam seperti Bendungan Karangnongko untuk mewujudkan kawasan industri strategis.
Menurut Wawan, pemerintah perlu melakukan terobosan baru dalam mengantisipasi ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pasokan air dan pangan, dengan pendekatan berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.
Senada, Sekretaris Pansus IV Amin Thohari menambahkan bahwa angka kemiskinan di Bojonegoro masih tinggi, terutama di wilayah masyarakat sekitar hutan.
Padahal, kawasan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik di sektor pertanian, pariwisata, maupun infrastruktur penunjang lainnya.
“Program perhutanan sosial menjadi peluang besar. Pemerintah tak lagi bisa beralasan tidak bisa membangun karena keterbatasan izin kehutanan. Saat ini sudah tersedia skema KHDPK (Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus) yang bisa dimanfaatkan,” ujar Amin.
Dengan adanya program perhutanan sosial, lanjut Amin, pemerintah daerah memiliki pintu masuk legal untuk membangun dan memberdayakan masyarakat di kawasan hutan, yang selama ini kerap tertinggal dalam pembangunan.
Pansus IV berharap, melalui fokus pembangunan di kawasan hutan dan pemanfaatan kebijakan perhutanan sosial, Bojonegoro tidak hanya mampu menekan angka kemiskinan, tetapi juga mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah.(red)
