Suaradesa.co (Bojonegoro) – Plt Direktur PT Asri Dharma Sejahtera (ADS), Arief Adi Wibowo, menyayangkan pemberitaan di dua media yang tidak mengubungi pihaknya sama sekali untuk wawancara.
“Ada dua link berita yang didalamnya mengutip pernyataan saya dari Medcom.id dan ditambahi berupa opini si penulis,”ujarnya kepada Suaradesa.co saat ditemui dikantornya, Selasa (6/9/2022).
Dia menegaskan, jika dua media tersebut telah terverifikasi Dewan Pers maka bisa saja melaporkan hal itu sebuah pelanggaran kode etik. Namun, jika belum bisa masuk ranah pidana.
“Tapi saya tidak akan melakukan itu. Hanya meminta agar dua berita di dua media tersebut diturunkan,”tegasnya.
Menurutnya, isi dari pemberitaan di dua media pada paragraf pertama bukanlah pernyataan secara pribadi dari dirinya. Seperti pada berita dengan judul “Program CSR Tuntas 20 Agustus, Kriminalisasi Dirut PT ADS Akhirnya Terungkap”. Pada paragraf pertama sangat jelas merupakan opini si penulis.
“Tidak ada kriminalisasi pemberhentian dirut yang lama. Hasil RUPS LB telah disepakati semua pemilik saham termasuk dari PT SER,”tandasnya.
Tentunya, alasan pemberhentian mantan Dirut ADS, Lalu M Syahril Majidi telah disampaikan pada RUPS LB dan semua mensetujuinya.
“Kedepan, akan kita evaluasi ulang kinerja PT ADS dibawah kepemimpinan Pak Lalu,”ungkapnya.
Kemudian, pada berita kedua yang berjudul “Tidak Ada Proyek Jamban Mangkrak di Desa Napis”, bahkan terkesan mengadu domba dengan Ketua Komisi B, Sally Atyasasmi.
Dimana, pada paragraf pertama dituliskan jika dia tidak terima dengan pernyataan Sally Atyasasmi sebelumnya (baca : https://suaradesa.co/kota/komisi-b-pertanyakan-transparansi-program-csr-pt-ads/).
“Justru dengan adanya pemberitaan di Suaradesa disertai pernyataan Bu Sally saya terjun langsung untuk melihat kondisi di lapangan,”lanjutnya.
Dan memang, diakui ada keterlambatan pekerjaan pada 7 jamban dikarenakan kendala teknis seperti cuaca dan lokasi yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan. Namun pekerjaan tersebut telah diselesaikan pada 20 Agustus 2022.
“Kita juga akui ada miss komunikasi dengan Pemkab Bojonegoro terkait progres pembangunan jamban. Dan kedepannya ini yang kita evaluasi lagi,”pungkasnya. (rin)
