Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Kantor Urusan Haji (KUH) Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, hari ini, untuk membahas berbagai hal terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M.
Rakor ini dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, di antaranya Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, dan Dubes RI untuk Saudi Arabia, Abdul Aziz.
“Rakor ini kami lakukan untuk memastikan persiapan pelaksanaan haji tahun depan berjalan dengan baik,” ujar Menag Nasaruddin Umar di awal pertemuan.
Menurutnya, rapat ini juga bertujuan untuk menyamakan visi dan strategi antara Kementerian Agama dan lembaga terkait dalam menyelenggarakan haji dan umrah dengan lebih efisien dan berkualitas.
Rakor dimulai dengan laporan terkait evaluasi, timeline, dan progres persiapan haji yang disampaikan oleh berbagai pihak, termasuk Dubes RI Abdul Aziz dan Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.
Laporan tersebut mencakup berbagai kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi, termasuk kontrak layanan jangka panjang untuk kesinambungan kualitas pelayanan haji dan paket khusus untuk petugas haji di Masyair.
Dalam rapat ini, Kepala BPKH Fadlul Imansyah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, terutama dalam hal pendanaan.
Sementara itu, Direktur Layanan Haji Luar Negeri, Subhan Cholid, memberikan update terkait tim layanan luar negeri, dan Konjen RI di Jeddah, Yusron Ambary, menyampaikan langkah-langkah pelindungan bagi jemaah haji serta sosialisasi mengenai berbagai jenis visa haji.
Menag Nasaruddin mengungkapkan optimisme tentang keberhasilan persiapan haji melalui kolaborasi yang lebih baik antara BP Haji, BPKH, Kementerian Luar Negeri, dan pihak berwenang di Saudi Arabia.
“Dengan kerja sama ini, insya Allah pelaksanaan haji tahun depan akan lebih baik dan lebih rapi,” ujarnya.
Menag juga mengingatkan pentingnya persiapan lebih awal agar kelemahan yang ada pada pelaksanaan haji sebelumnya dapat diperbaiki.
“Kami harus terus berkolaborasi dengan Pemerintah Saudi untuk menyinkronkan kebijakan dan memastikan kelancaran pelaksanaan haji,” tambahnya.
Menag mengapresiasi langkah proaktif tim Ditjen PHU dan KUH KJRI Jeddah dalam melakukan lobi dan pendekatan kepada pihak terkait.
“Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bekerja keras dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Ini yang kita harapkan agar persiapan haji berjalan lancar,” pungkasnya.
Pelaksanaan ibadah haji 2025 diperkirakan akan melibatkan ribuan jemaah dari Indonesia, dan koordinasi yang matang serta persiapan yang lebih awal diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi potensi kendala di lapangan. (fa)
