Suaradesa.co, Bojonegoro — Wacana penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional memantik gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Di Bojonegoro, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) secara tegas menyatakan sikap menolak pemberian gelar tersebut.
Mereka menilai langkah itu berpotensi mengaburkan sejarah dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang diperjuangkan rakyat Indonesia.
Bendahara DPC GMNI Bojonegoro, Khulafaur Rosidin, menilai bahwa upaya pemberian gelar tersebut merupakan bentuk “amnesia nasional” yang disengaja. Menurutnya, negara seolah ingin menghapus jejak kelam Orde Baru dari ingatan kolektif bangsa.
“Negara seolah ingin menutup luka sejarah dengan karangan bunga penghormatan. Padahal luka itu belum sembuh, dan para korban belum mendapat keadilan,” tegas Khulafaur, Senin (10/11).
GMNI Bojonegoro menilai, meski Soeharto oleh sebagian pihak dikenang sebagai tokoh pembangunan, hal itu tidak dapat menjadi alasan untuk mengabaikan berbagai persoalan yang terjadi selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru. Menurut mereka, pembangunan tanpa keadilan sosial hanyalah ilusi kemajuan.
Khulafaur menyebut sejumlah catatan sejarah, seperti tragedi 1965–1966, penembakan misterius, pembatasan kebebasan berpendapat, hingga kekerasan terhadap mahasiswa menjelang Reformasi 1998.
Baginya, peristiwa-peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa kekuasaan yang represif tidak layak dikenang melalui gelar kepahlawanan.
“Kalau Soeharto disebut pahlawan, lalu di mana letak perjuangan mereka yang mati demi menumbangkan rezimnya pada 1998? Apakah darah reformasi sedemikian murahnya di hadapan sejarah?” ujarnya.
Lebih jauh, GMNI Bojonegoro menilai bahwa pemberian gelar pahlawan sebelum ada kejelasan dan penyelesaian terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia serta kasus korupsi pada masa Orde Baru merupakan bentuk pengabaian terhadap keadilan.
“Pemberian gelar itu justru berpotensi menjadi impunitas simbolik. Menghapus dosa sejarah melalui penghormatan palsu,” tambah Khulafaur.
Menurut GMNI, kepahlawanan sejati adalah perjuangan membebaskan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, dan penindasan — bukan kekuasaan yang lahir dari represi. Mereka menegaskan bahwa sejarah harus dibaca dari perspektif rakyat kecil, bukan dari sudut pandang penguasa.
“Kami GMNI Bojonegoro menolak lupa. Menolak penindasan yang dibungkus penghormatan. Sejarah harus ditulis dengan darah dan air mata rakyat, bukan dengan tinta kekuasaan,” tegasnya.
GMNI Bojonegoro menyerukan agar gelar pahlawan nasional tidak dijadikan alat politik untuk merehabilitasi rezim yang pernah menindas rakyatnya sendiri.
Mereka menegaskan bahwa melawan ketidakadilan adalah bentuk kepahlawanan yang sesungguhnya dan menyatakan akan terus bersuara selama kebenaran belum diungkapkan.(mir/him)
