Suaradesa.co, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 serta Forum Komunikasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (FKP RPJPD) 2025-2029 di Pendopo Malowopati, Selasa (25/3/2025). Acara ini menjadi forum strategis dalam merancang arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.
Musrenbang tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bojonegoro, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Bojonegoro, serta perwakilan dari Bappeda Provinsi Jawa Timur, organisasi sosial, keagamaan, BUMD, dan korporasi lokal. Tidak hanya itu, sejumlah pejabat dari kabupaten tetangga juga turut serta, seperti Wakil Bupati Blora Sri Setyorini, Sekda Ngawi Mokh. Sodiq Triwidiyanto, dan Asisten II Pemkab Tuban.
Ribuan Usulan Pembangunan Terhimpun
Musrenbang RKPD 2026 dan FKP RPJPD 2025-2029 diawali dengan paparan Kepala Bappeda Bojonegoro, Achmad Gunawan. Ia menyampaikan bahwa agenda ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi masyarakat dalam menentukan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Dari hasil musyawarah tingkat desa dan kecamatan, terdapat 1.375 usulan pembangunan. Setelah diverifikasi, sebanyak 1.298 usulan atau 94,4 persen dinyatakan layak,” ungkapnya.
Mayoritas usulan berkaitan dengan sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanian. Sementara itu, usulan pembangunan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD Bojonegoro jumlahnya lebih besar, yakni mencapai 3.160 usulan, dengan 3.092 usulan (97,85 persen) lolos verifikasi.
Adapun usulan pembangunan yang diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencapai 324 usulan, terdiri dari 126 usulan dari desa/kelurahan, 186 usulan dari lembaga, dan 12 usulan dari perangkat daerah.
Bupati: Musrenbang Jadi Panduan Mewujudkan Bojonegoro Makmur dan Membanggakan
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa Musrenbang RKPD 2026 dan FKP RPJPD 2025-2029 merupakan formula penting dalam merancang kebijakan pembangunan. Dokumen yang dihasilkan akan menjadi “peta jalan” bagi Pemkab dalam mewujudkan visi Bojonegoro Makmur dan Membanggakan.
“Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, dan prioritas pembangunan yang merupakan janji politik kami bersama Wakil Bupati Nurul Azizah untuk periode 2025-2029,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkab Bojonegoro akan mengakomodasi berbagai hasil Musrenbang sebagai bentuk kepatuhan terhadap prosedur birokrasi sekaligus komitmen untuk melibatkan partisipasi publik dalam pembangunan.
Delapan Program Quick Wins untuk Bojonegoro
Bupati juga menjabarkan delapan program quick wins yang menjadi fokus pada 2025, antara lain:
1. Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Digitalisasi
2. Optimalisasi Satu Data Single Window “Sapa Bupati”
3. Penataan Regulasi dan Revitalisasi BUMD dengan Pembentukan Dana Abadi dan BRIDA
4. Optimalisasi Ketersediaan Air
5. Peningkatan Kesejahteraan Petani
6. Pendidikan Unggul
7. Kesehatan Masyarakat
8. Optimalisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan
Terkait pengentasan kemiskinan, program ini diwujudkan melalui bantuan untuk keluarga prasejahtera, seperti kolam buis deker untuk budidaya ikan lele, bantuan ayam petelur, bibit sayuran, serta program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Selain itu, Pemkab juga mengalokasikan bantuan listrik bagi keluarga kurang mampu, air bersih, beasiswa, hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
“Program ini didukung oleh desa melalui alokasi Dana Desa (ADD). Kami sudah mewajibkan hal ini agar ada sinergi yang kuat antara Pemkab dan pemerintah desa,” tegasnya.
Pembangunan Berkelanjutan dan SDM Unggul
Bupati Wahono juga menegaskan bahwa pembangunan di eranya akan bersifat inklusif dan berkelanjutan, mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
“Pembangunan harus ramah lingkungan dan mempertimbangkan kualitas hidup masyarakat saat ini serta generasi mendatang,” jelasnya.
Fokus utama pembangunan Bojonegoro ke depan, lanjutnya, adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Hal ini diwujudkan melalui pendidikan yang merata, peningkatan layanan kesehatan dan gizi, penguatan kualitas keluarga, serta inovasi berbasis teknologi.
Bazar UMKM dan Penghargaan Musrenbang Terbaik
Sebagai bagian dari Musrenbang RKPD 2026 dan FKP RPJPD 2025-2029, digelar bazar UMKM di kompleks Pendopo Malowopati, menampilkan produk-produk khas Bojonegoro.
Selain itu, Pemkab juga memberikan penghargaan kepada tiga kecamatan dengan pelaksanaan Musrenbang terbaik dalam hal tertib administrasi, yakni Kecamatan Kedungadem, Kedewan, dan Bubulan.
Dengan berbagai kebijakan dan program yang dirancang dalam Musrenbang ini, Pemkab Bojonegoro optimistis dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh masyarakat.(red)
