Bojonegoro – Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro resmi dilantik pada Sabtu (25/05/2024) di Dewarna Hotel Bojonegoro.
Pelantikan ini menandai kesiapan mereka untuk mengawasi pemilihan gubernur, wakil gubernur, kepala daerah, dan wakil kepala daerah pada 2024.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bojonegoro, Djoko Lukito, yang mewakili Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto, menyampaikan harapannya agar para anggota Panwaslu menjalankan tugas dengan sejujur-jujurnya dan bersikap netral.
Djoko menekankan pentingnya pemahaman aturan dalam pengawasan pemilu untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Yang sering terjadi pelanggaran di lapangan terkait dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Aturan sudah ada, maka diharapkan pemasangan dan penertiban APK sesuai dengan aturan,” ujarnya.
Djoko Lukito juga menuturkan bahwa anggota Panwaslu Kecamatan harus menjaga komunikasi dan koordinasi dengan semua stakeholder, termasuk Camat, Kasi Trantib, Polsek, dan Koramil, untuk menciptakan pemilu yang kondusif.
“Alhamdulillah penyelenggaraan pemilu di Bojonegoro dari tahun ke tahun semakin baik,” ungkapnya.
Selain itu, Djoko berharap anggota Panwaslu Kecamatan dapat mengedukasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka.
Ia menekankan pentingnya netralitas dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu dan mendorong koordinasi dengan stakeholder jika menghadapi kesulitan.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Bojonegoro, Handoko Sosro Hadi Wijoyo, menyatakan bahwa Bawaslu, sebagai lembaga yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum, memiliki wewenang untuk menilai tahapan pilkada.
“Inilah alasan mengapa pengawasan ini harus dilakukan dan dikelola dengan baik,” ucapnya.
Handoko menekankan bahwa tugas para petugas pengawas kecamatan yang dilantik adalah menjaga konsistensi dan komitmen hingga selesainya pemilihan serentak 2024.
Ia juga menegaskan pentingnya komitmen Bawaslu dalam menjaga demokrasi dari degradasi dan memastikan kesucian proses demokrasi yang dilahirkan oleh reformasi.
“Mari kita buktikan bahwa warga sipil yang diberi mandat undang-undang menjalankan demokrasi dengan baik,” ujarnya.
Handoko juga berpesan agar para petugas pengawas kecamatan segera berkoordinasi dengan stakeholder tingkat kecamatan untuk menyiapkan dan mensosialisasikan persiapan pilkada mendatang. (rilis)
