Suaradesa.co, Tuban – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menggulirkan program Sekolah Unggul Garuda sebagai strategi nasional untuk memperluas akses pendidikan berkualitas, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T), dan luar Pulau Jawa.
Wakil Menteri Dikti Saintek, Stella Christie, menyampaikan hal ini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang berlangsung pada Senin (14/04).
Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono, bersama jajaran TPID Kabupaten Tuban, mengikuti rakor ini secara daring.
Stella menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menggagas langsung program Sekolah Unggul Garuda sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Dalam perencanaan Sekolah Unggul Garuda, kami menjadikannya sebagai jalur cepat dan terpadu untuk mengarahkan siswa masuk ke perguruan tinggi terbaik, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ini menjadi satu kesatuan dalam seluruh rencana kami di Kementerian Sains dan Teknologi,” ujar Stella.
Ia menegaskan bahwa sekolah ini dirancang sebagai institusi pra-universitas di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Tinggi. Tim perancang menyusun kurikulum, sistem pengasuhan, dan tata kelola sekolah agar mampu mencetak lulusan dengan kapasitas global.
Program ini menghadirkan dua model sekolah, yaitu Sekolah Unggul Garuda Baru yang dibangun dari nol di daerah terpilih, dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi yang berawal dari pengembangan SMA yang sudah ada. Keduanya membawa visi yang sama: mencetak pemimpin masa depan yang unggul dalam sains, teknologi, dan kepekaan sosial.
Wamendikti Saintek juga menambahkan bahwa program ini tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan jiwa pengabdian. Tim penyusun kurikulum menetapkan tiga pilar utama: penyeimbang, inkubator pemimpin bangsa, serta akademik dan pengabdian masyarakat.
Pemerintah ingin memastikan seluruh anak Indonesia, dari berbagai daerah, memperoleh kesempatan berkembang tanpa harus pindah ke kota besar. Karena itu, mereka mengadopsi model berasrama untuk membentuk siswa secara menyeluruh—dari segi akademik, karakter, hingga semangat kebhinekaan.
Pemerintah menargetkan pembangunan 20 sekolah hingga tahun 2029, dengan 4 lokasi menjadi prioritas pada tahun 2025. Pemerintah daerah turut berperan aktif dalam mengusulkan lokasi pembangunan, terutama dari wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan menengah berkualitas. (Fa)
