Bojonegoro – Program Kartu Guru yang diperkenalkan oleh calon bupati Setyo Wahono memicu dugaan adanya upaya memanfaatkan aksi ratusan guru swasta yang meminta kuota menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Dugaan ini semakin menguat setelah pengumuman program tersebut berdekatan dengan aksi tuntutan kesejahteraan yang dilakukan para guru swasta pada 8 Oktober 2024.
Ketua LSM Angling Dharma, M. Nasir, turut memberikan komentarnya terkait hal ini.
Ia menyayangkan bahwa aksi para guru swasta ditunggangi oleh calon bupati, Setyo Wahono yang dianggap menggunakan momentum tersebut sebagai bagian dari kampanye Pilkada 2024.
Menurut Nasir, kebijakan terkait guru seharusnya menjadi ranah pemerintah, bukan calon kepala daerah. Ia mempertanyakan intervensi yang dilakukan Setyo Wahono terhadap guru swasta.
“Kebijakan soal kesejahteraan guru adalah ranah pemerintah, kecuali jika Wahono sudah menjadi bagian dari pemerintahan. Hal ini membingungkan masyarakat, di mana batas antara politik dan kebijakan pemerintah mulai kabur,” ujar Nasir.
Lebih lanjut, Nasir menduga adanya hubungan erat antara Setyo Wahono dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, yang disebut-sebut akan terlibat dalam pemerintahan presiden terpilih Prabowo. Dugaan ini, menurut Nasir, dapat memunculkan spekulasi bahwa program Kartu Guru bukanlah kebijakan yang murni untuk kesejahteraan guru, melainkan bagian dari strategi politik kotor.
“Apakah ini terkait dengan kedekatan Wahono dengan Pratikno dan potensi keterlibatannya dalam kabinet pemerintahan mendatang? Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan program Kartu Guru ini, dan publik patut mempertanyakan motif di baliknya,” tambah Nasir.
Sementara itu, Sekretaris Tim Pemenangan Paslon no 02, Supriyanto mengklaim program ini merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan Guru Swasta. Sebab, selama ini, jarak kesenjangan Guru Swasta masih sangat jauh dibanding Guru Negeri.
“Ini kartu bagi Guru Swasta. Termasuk TPQ, Madin, Paud, untuk mendapat penambahan insentif dan layanan BPJS Tenaga Kerja,” ungkapnya.
Penambahan insentif dan layanan BPJS Tenaga Kerja adalah perihal penting yang paling dibutuhkan Guru Swasta. Dua hal itu, juga akan memperpendek jarak kesenjangan sosial antara Guru Swasta dan Guru Negeri.
“Penambahan Insentif dan jaminan BPJS. Ini sangat dibutuhkan Guru Swasta,”tukasnya.
Disinggung apakah program kartu guru ini baru diterbitkan, Politisi asal Partai Golkar tersebut berkilah jika program tersebut sudah disiapkan saat penyusunan visi misi.
“Itu kan sub kegiatan. Kalau di visi misi melihatnya makro yaitu bagaimana soal pendidikan yang baik dan berkualitas,” kilahnya. (rin)
