Bojonegoro – Kabar mengenai kasus asusila yang menimpa delapan siswa di salah satu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Bojonegoro telah mengejutkan publik.
Namun, yang lebih mencemaskan adalah pengungkapan keberadaan asrama di MI tersebut ilegal.
Abdul Wakhid, Kepala Kemenag Bojonegoro, mengakui bahwa program asrama yang dijalankan oleh salah satu MI terkemuka di Bojonegoro itu tidak memiliki izin resmi dari Kemenag.
Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Kemenag selama ini.
“Sudah saya marahi yayasannya terkait ini (kasus asusila dan asrama ilegal),”tegasnya.
Menurut Wakhid, meskipun Kemenag telah ratusan kali melakukan pembinaan dan menyampaikan pesan-pesan terkait keamanan anak, namun fakta bahwa kegiatan asrama tersebut bisa berjalan tanpa izin resmi menunjukkan adanya kekosongan dalam pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Kemenag.
Sementara itu, publik mulai mengkritik sikap Kemenag Bojonegoro yang terlihat lebih fokus pada kegiatan di luar tugas pokoknya.
Publik mengetahui bahwa Kemenag Bojonegoro aktif mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh DMI (Dewan Masjid Indonesia) dan BKMM (Badan Majelis Taqlim Masjid) seperti pasar murah.
Selain itu, Kemenag Bojonegoro juga turut memberikan himbauan kepada lembaga dan siswa untuk ikut serta dalam acara pesta ulang tahun Persibo di alun-alun, yang di dalamnya termasuk konser musik dangdut.
Salah satu wali murid salah satu MI di Bojonegoro, Qothimah (40) mengaku kecewa kurangnya pengawasan terhadap lembaga sekolah yang seharusnya dianggap paling aman karena berbasis agama.
“Kemenag Bojonegoro tidak profesional bekerja ini,” ungkap warga Kecamatan Kapas ini.
Dengan kejadian ini, dia menuntut agar Kemenag Bojonegoro melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan yang ada, serta meningkatkan koordinasi antarlembaga terkait untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. (rin/zen)
