Bupati Dorong Satu Desa Satu Sarjana, Setelah Lulus Mau ke Mana?

Suaradesa.co– Mendorong masyarakat mengenyam pendidikan tinggi merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, persoalan pendidikan tidak selesai hanya ketika mahasiswa mengenakan toga dan menerima ijazah. Ada pertanyaan lebih besar yang menunggu setelah seremoni wisuda: ke mana para sarjana akan melangkah dan bagaimana mereka membangun masa depan?

Pertanyaan tersebut relevan ketika Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, terus mendorong program pendampingan Satu Desa Satu Sarjana, termasuk memberikan beasiswa pendidikan tinggi bagi masyarakat.

Baca Juga: Kapolri Luncurkan Program Poliran, Polri Bantu Perluas Akses Lapangan Kerja bagi Pengangguran

Di tengah optimisme pemerintah mencetak sumber daya manusia unggul, keberhasilan program pendidikan semestinya tidak hanya dihitung dari jumlah mahasiswa yang mendapatkan bantuan atau lulusan yang berhasil diwisuda.

Lebih jauh, pemerintah perlu memastikan bahwa pendidikan tinggi benar-benar membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

Sebab, ijazah sarjana memang menjadi modal akademik. Tetapi tanpa kesempatan kerja, ruang usaha, dan akses pemberdayaan, gelar tersebut belum tentu langsung mengubah kondisi ekonomi seseorang.

Sarjana Bertambah, Bagaimana dengan Kesempatan Kerja?

Baca Juga: Angka Kemiskinan Bojonegoro Diklaim Turun, LSM Angling Dharma Tantang Pemkab Buktikan di Lapangan

Dalam acara wisuda ke-35 Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) Blora di Azana Garden Hill Resort, Sabtu (21/11/2026), sebanyak 89 mahasiswa dari tiga program studi resmi dikukuhkan.

Mereka berasal dari Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD).

Momentum tersebut mendapat perhatian Bupati Blora Arief Rohman.

Ia mengapresiasi kontribusi STAIM dalam mencetak sumber daya manusia berilmu dan berkarakter.

Menurutnya, pembangunan SDM menjadi salah satu pilar penting pembangunan daerah, selain pembangunan infrastruktur.

Pemkab Blora juga memiliki program sekolah sarjana gratis hingga beasiswa bagi penghafal Al-Qur’an berprestasi melalui pemerintah daerah maupun Baznas.

“Kami memiliki komitmen kuat melalui program sekolah sarjana gratis hingga beasiswa bagi penghafal Al-Qur’an (hafiz) berprestasi, baik dari Pemkab maupun Baznas,” ujar Arief.

Pemerintah juga mendorong perguruan tinggi di Blora berkembang, termasuk rencana STAIM bertransformasi menjadi Institut Agama Islam.

Namun, di balik berbagai program tersebut, ada pekerjaan rumah yang perlu dijelaskan secara terbuka. Berapa banyak penerima beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan? Berapa lulusan yang terserap di dunia kerja? Dan berapa banyak yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri?

Tanpa data tersebut, keberhasilan program pendidikan masih sulit diukur secara menyeluruh.

Jangan Sampai Pemerintah Berhenti Membiayai Pendidikan, tetapi Melupakan Masa Depan Lulusan

Program Satu Desa Satu Sarjana tentu memiliki tujuan strategis. Masyarakat desa diharapkan memiliki akses pendidikan tinggi yang lebih luas sehingga mampu berkontribusi terhadap pembangunan wilayahnya.

Tetapi setelah mahasiswa menyelesaikan pendidikan, pemerintah juga perlu memikirkan tahapan berikutnya.

Misalnya, melalui program penempatan tenaga kerja, pendampingan wirausaha, pelatihan keterampilan, kemitraan dengan perusahaan, hingga pemberdayaan sarjana untuk mengembangkan potensi ekonomi desa.

Apalagi, setiap daerah memiliki persoalan ketenagakerjaan dan kebutuhan tenaga profesional yang berbeda.

Sarjana pendidikan membutuhkan ruang pengabdian di sektor pendidikan. Lulusan ekonomi membutuhkan peluang di sektor usaha dan keuangan. Sementara lulusan bidang lainnya membutuhkan kesempatan yang sesuai dengan kompetensi mereka.

Jika pemerintah hanya berfokus pada pembiayaan pendidikan tanpa memikirkan keberlanjutan karier lulusan, program peningkatan SDM berisiko berhenti pada capaian administratif.

Gelar bertambah, tetapi manfaat ekonominya belum tentu dirasakan secara merata.

STAIM Bersiap Naik Kelas, Kualitas Jangan Hanya Diukur dari Perubahan Status

Di sisi lain, Ketua STAIM Blora, Sukisno, menyampaikan bahwa kampus tersebut tengah mempersiapkan perubahan kelembagaan dari sekolah tinggi menjadi institut.

Tahapan visitasi disebut telah selesai dilaksanakan pada 13 November 2026. Pihak kampus kini menunggu penerbitan surat keputusan perubahan bentuk menjadi Institut Islam Syafi’i Ma’arif (INISMA) Blora.

Dari 29 dosen yang dimiliki, dua di antaranya telah bergelar doktor dan sembilan lainnya sedang menempuh pendidikan doktoral.

STAIM juga membuka kesempatan beasiswa S2 bagi 10 lulusan melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi mitra.

Transformasi kelembagaan tentu menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Blora. Namun, perubahan status perguruan tinggi juga harus diikuti peningkatan kualitas akademik, kompetensi dosen, fasilitas, penelitian, serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat.

Perguruan tinggi tidak cukup hanya mengejar perubahan nama dan status kelembagaan. Kualitas lulusan tetap menjadi ukuran utama.

Publik Berhak Mengetahui Hasil Program Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Blora perlu membuka data mengenai pelaksanaan program Satu Desa Satu Sarjana. Informasi tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana janji pemerataan pendidikan telah direalisasikan.

Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dijelaskan, mulai dari jumlah penerima beasiswa, sebaran desa yang telah mengikuti program, jumlah lulusan, hingga keberlanjutan pendidikan dan pekerjaan setelah mereka menyelesaikan studi.

Data tersebut akan menjadi dasar untuk menilai apakah investasi pemerintah di bidang pendidikan benar-benar menghasilkan perubahan sosial dan ekonomi.

Pendidikan memang bukan proyek yang hasilnya bisa dinikmati dalam semalam. Namun, bukan berarti keberhasilannya tidak perlu diukur.

Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemerintah yang mampu mengantarkan anak-anak desa masuk perguruan tinggi. Mereka juga membutuhkan kebijakan yang memastikan pendidikan tersebut menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Sebab, mencetak sarjana adalah satu tahap pembangunan. Memastikan para sarjana memiliki masa depan yang layak adalah tanggung jawab berikutnya.(dhan)

Jangan sampai pemerintah bangga menghitung jumlah wisudawan, tetapi lupa menanyakan bagaimana kehidupan mereka setelah toga dilepas.(dhan)