Suaradesa.co – Anggota DPRD Bojonegoro dari Fraksi PDI Perjuangan, Amin Thohari, menggelar reses di Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro.
Dalam pertemuan itu, ia menegaskan bahwa kedatangannya bukan atas nama pengurus partai, melainkan sebagai tokoh yang ingin mendengar langsung keluhan dan aspirasi warga.
“Kami akan melaksanakan reses ini di sini. Setahun tiga kali, sekarang di sini, nanti bisa di kecamatan lain,” kata Amin dalam forum reses, Selasa (11/2/2025)
Ia meminta masyarakat mengusulkan kebutuhan masing-masing dan menegaskan bahwa kader partai harus berperan aktif dalam pengawasan proyek pembangunan.
“Kalau ada pekerjaan dari saya, kalian semua harus mengawasi dan mendampingi di daerah masing-masing. Terutama dalam ‘nyocot’,” ujarnya.
Menurut Amin, pengawasan ini penting agar kontraktor tidak berbuat curang dalam pelaksanaan proyek.
“Nyocot pertama dengan kepala desa, lalu dengan masyarakat. Pastikan pembangunan berjalan baik,” katanya.
Sejumlah warga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari infrastruktur hingga fasilitas publik.
• Tondomulo Supriyani mengeluhkan jalan makam di Desa Tondomulo yang sulit dilewati saat hujan.
• Mariyanto meminta pembangunan sekretariat petani hutan di Desa Jono dan perbaikan jalan untuk mendukung petani jagung.
• Lamijan dari Desa Babad Kedungadem mengusulkan perbaikan jalan rusak parah serta pembangunan TPQ yang hingga kini belum tersedia di desanya.
• Perwakilan warga Desa Tondomulo menginginkan perbaikan jalan menuju makam RT 1 RW 1.
• Agung dari Desa Ngorogunung Bubulan meminta akses menuju Goa Jangut diperbaiki karena jalan sepanjang 2 km menuju lokasi wisata itu masih sulit dilalui kendaraan roda empat.
Menanggapi hal itu, Amin menyatakan bahwa beberapa usulan dapat direalisasikan pada 2026 karena proses pengajuan yang panjang dan harus melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
“Soal pembangunan sekretariat petani, regulasinya belum ada. Tapi nanti kita cari solusinya,” ujarnya.
Amin juga menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran desa. “Masyarakat harus jadi pengawas APBD desa.
Kalau tidak, pembangunan bisa rusak. Kalau ada masalah, sampaikan ke saya, nanti saya teruskan ke Komisi A DPRD Jatim,” katanya.
Reses ini diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat Bojonegoro untuk lebih aktif dalam pembangunan daerahnya.
“Jangan hanya menunggu, tapi juga ikut mengontrol,” pungkas Amin.(red)
