Jakarta – Puluhan guru honorer dari sekolah swasta di Bojonegoro kembali menyuarakan ketidakjelasan nasib mereka terkait kelulusan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hingga kini, mereka belum mendapat kepastian penempatan meski telah dinyatakan lolos seleksi.
Sebanyak 50 guru honorer mendatangi Gedung DPR RI, Jakarta, untuk meminta kejelasan terkait tindak lanjut penempatan mereka.
“Kami menyampaikan aspirasi ke DPR RI,” ujar salah satu perwakilan guru, Tri Erna Wati, saat ditemui di lokasi, Senin (29/1).
Menanggapi hal itu, anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Ratna Juwita, menegaskan bahwa para guru honorer ini seharusnya tidak perlu mengikuti seleksi ulang pada 2025.
“Beliau-beliau ini tidak bisa memilih seleksi di tahun 2024 kemarin. Jadi kami berharap bahwa di 2025 ini seleksi hanya menjadi semacam pengukuran kewajiban atau formalitas,” ujar Ratna.
Ia juga menekankan pentingnya kepastian bagi para guru honorer ini, baik dengan ditempatkan di lembaga tempat mereka mengabdi selama ini maupun di instansi negeri.
“Yang penting kesejahteraan beliau-beliau ini terus diperhatikan,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian dari pemerintah terkait tuntutan para guru honorer tersebut.(red)
