Bojonegoro – Dalam sidang paripurna DPRD Bojonegoro, Rabu (5/6/2024) kemarin, disampaikan Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro untuk Tahun Anggaran 2023 oleh Pj Bupati Adriyanto.
Nota ini adalah ringkasan eksekutif yang menggambarkan realisasi pelaksanaan anggaran tahun tersebut, yang terperinci dalam tiga buku lampiran yaitu Laporan Realisasi Anggaran, laporan keuangan seperti Neraca dan Arus Kas, serta laporan keuangan BUMD Kabupaten Bojonegoro.
Adriyanto menyampaikan, tahun 2023 menjadi bukti keberhasilan Bojonegoro dalam mencapai dan bahkan melampaui target pendapatan daerah.
Dari target awal sebesar Rp 5,455 triliun, realisasi pendapatan mencapai Rp 6,016 triliun, atau 110,28% dari target. Pendapatan asli daerah (PAD) juga menunjukkan performa yang mengesankan dengan realisasi 92,80% dari target, yang naik sebesar 8,90% dibanding tahun 2022.
“Pajak Daerah bahkan melampaui target dengan pencapaian 123,11%,”ungkapnya.
Pendapatan transfer, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antara pusat dan daerah, juga menunjukkan hasil yang positif.
Dari target Rp 4,434 triliun, realisasi mencapai Rp 5,064 triliun atau 114,20%. Transfer dari pemerintah pusat mencakup berbagai dana seperti Dana Perimbangan dan Dana Alokasi Umum yang juga berhasil melampaui target.
Di sisi belanja, dari total plafon anggaran Rp 8,073 triliun, terealisasi sebesar Rp 6,348 triliun atau 78,63%. Belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal menunjukkan realisasi yang beragam, dengan beberapa pos seperti belanja pegawai mencapai 69,08% dan belanja modal 89,58%.
“Namun, belanja subsidi dan hibah masih perlu ditingkatkan efisiensinya,”tukasnya.
Sisi pembiayaan daerah menunjukkan pengelolaan yang efektif, dengan penerimaan pembiayaan mencapai 100,02% dari target. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp 2,887 triliun merupakan hasil dari berbagai sumber termasuk efisiensi belanja selama tahun 2023.
Adriyanto menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan APBD, dan menegaskan komitmen untuk terus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Kabupaten Bojonegoro telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI selama sepuluh tahun berturut-turut, mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang baik.
Namun, tantangan masih ada dan perlu dibenahi. Dinamika masyarakat yang terus berkembang menuntut proses dan tahapan yang terus diperbaiki.
“Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, diharapkan Bojonegoro dapat terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publiknya,”pungkasnya (rin/zen).
