Suaradesa.co, Tuban – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban resmi menandatangani kesepakatan bersama terkait Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), Kamis (8/5/2025).
Penandatanganan berlangsung di Gedung Korpri Tuban oleh Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, SE., dan Kepala Kejari Tuban, Imam Sutopo, SH., MH.
Turut hadir menyaksikan penandatanganan tersebut Wakil Bupati Tuban Drs. Joko Sarwono, Sekda Tuban, pimpinan OPD, serta jajaran Kejari Tuban.
Kesepakatan ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam menyelesaikan permasalahan hukum, serta menjadi dasar pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya bagi Pemkab Tuban.
Kepala Kejari Tuban, Imam Sutopo, menegaskan komitmen jajarannya, khususnya Jaksa Pengacara Negara (JPN), dalam memberikan dukungan hukum kepada Pemkab Tuban. Salah satu bentuk nyata kerja sama ini adalah keberhasilan Kejari dalam mendampingi penagihan berbagai sumber pendapatan daerah.
Di antaranya, penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) senilai Rp213 juta, PBB-P2 tahun 2024 sebesar Rp9,3 miliar, dan pendampingan PAD dari pajak daerah senilai Rp73,6 miliar.
“JPN juga dapat memberikan pendapat hukum, pendampingan hukum, hingga audit hukum di bidang perdata dan TUN,” jelas Imam.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menyampaikan bahwa dukungan Kejari sangat krusial dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, Kejari berperan besar dalam pengelolaan aset daerah dan penagihan PBB. “Pendapat hukum dari Kejari akan menjadi rujukan dalam menyusun program pembangunan,” tegasnya.
Mas Lindra—sapaan akrab Bupati—menambahkan bahwa Pemkab Tuban akan terus memperkuat kolaborasi dengan Kejari Tuban demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang taat hukum, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Dengan sinergi ini, setiap kebijakan yang kami ambil dipastikan sesuai regulasi dan memberikan manfaat nyata bagi warga Tuban,” pungkasnya.(red)
