Suaradesa.co, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus berupaya menghadirkan program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan berdampak luas. Salah satunya adalah melalui sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan penerima insentif daerah, yang digelar di Ruang Angling Dharma, Senin (26/5/2025).
Sosialisasi tersebut menggandeng BPJS Ketenagakerjaan dan dihadiri oleh para kepala desa dan lurah se-Kabupaten Bojonegoro. Acara ini menjadi langkah konkret Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah dalam menyamakan persepsi kebijakan hingga tingkat desa, dengan harapan para kades dan lurah dapat menjadi penyambung informasi kepada masyarakat.
Isu penghapusan program santunan duka yang selama ini diberikan kepada warga kurang mampu sempat menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Bupati Bojonegoro menegaskan bahwa Pemkab tidak serta-merta menghapus, tetapi mengganti dengan program yang lebih kuat secara hukum dan berdampak lebih luas.
“Program santunan duka kita upgrade ke skema jaminan sosial ketenagakerjaan yang manfaatnya jauh lebih besar. Santunan bisa mencapai Rp42 juta, dan ada juga beasiswa pendidikan bagi dua anak almarhum. Ini bukan hanya memberi perlindungan finansial, tetapi juga masa depan keluarga,” jelas Bupati Setyo Wahono.
Program ini menyasar pekerja rentan di sektor informal yang belum terlindungi asuransi ketenagakerjaan. Pemkab Bojonegoro telah mendaftarkan 157.058 kepala keluarga ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, berdasarkan data DAMISDA, P3KE, dan DTKS.
Wakil Bupati Nurul Azizah menambahkan bahwa para kepala desa dan lurah memiliki peran penting dalam memastikan program ini berjalan tepat sasaran. Ia meminta mereka aktif memverifikasi dan menyampaikan informasi kepada warganya.
“Melalui sosialisasi ini, kami harap semua kepala desa dan lurah memiliki persepsi yang sama. Kepala desa juga punya akses untuk mengecek data warganya langsung ke BPJS, jadi bisa memastikan siapa saja yang sudah atau belum terdaftar,” ujarnya.
Dengan pendekatan perlindungan sosial yang lebih sistemik ini, Pemkab Bojonegoro berharap dapat menjawab kegelisahan warga sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dari berbagai risiko kehidupan. (red)
