Suaradesa.co, Bojonegoro – Enam program prioritas Pemkab Bojonegoro tahun 2025 resmi dicanangkan. Mulai dari bantuan kolam lele, ayam petelur, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), beasiswa, hingga jaminan sosial dan kesehatan. Namun di balik deretan program yang digadang-gadang demi pengentasan kemiskinan ini, muncul pertanyaan soal kesiapan eksekusi di lapangan.
Sejumlah perangkat desa yang hadir dalam Musrenbang RPJMD 2025-2029 menyampaikan kekhawatiran terkait proses validasi data penerima manfaat yang kerap kali belum akurat.
“Kami berharap pendataan tahun ini lebih presisi, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial seperti tahun lalu,” ujar salah satu kepala desa yang enggan disebutkan namanya.
Distribusi bantuan seperti kolam lele dan ayam petelur juga disebut memerlukan dukungan teknis berkelanjutan.
Tidak semua penerima bantuan memiliki pengalaman dalam beternak. Pemkab diharapkan menyiapkan pelatihan dan pendampingan yang cukup.
Menanggapi hal ini, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan dinas terkait untuk memastikan akurasi data dan efektivitas program.
“Kita ingin program ini tidak hanya selesai dibagikan, tetapi benar-benar memberi dampak bagi kesejahteraan warga,” ujarnya.
Enam program prioritas tersebut merupakan bagian dari upaya menyasar persoalan struktural kemiskinan di Bojonegoro. Meski begitu, keberhasilan pelaksanaan di tahun pertama RPJMD akan menjadi penentu arah kebijakan selama lima tahun ke depan.(red)
