Suaradesa.co, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mendorong peningkatan kepedulian lingkungan melalui pengelolaan sampah berbasis desa. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Bank Sampah pada Selasa (22/4/2025) di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro. Kegiatan ini bertujuan membangun sistem pengelolaan sampah berkelanjutan demi menjaga kelestarian lingkungan.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, yang mengikuti kegiatan secara daring, menyampaikan perlunya strategi konkret untuk mencapai target lingkungan. Strategi tersebut mencakup peningkatan kualitas air, udara, serta pengelolaan sampah secara efektif.
Ia juga meminta pemerintah desa menata aset, termasuk kendaraan roda tiga yang digunakan mendukung kegiatan bank sampah. Mengingat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengevaluasi penggunaan aset pinjam pakai tersebut, ia menginstruksikan pemerintah desa dan bank sampah memperkuat sinergi. Para Sekretaris Desa (Sekdes) diminta hadir aktif dan mencatat seluruh administrasi sesuai regulasi.
“Segera laporkan usulan pelaksanaan seperti honor RT/RW, proposal fisik BKK Desa, serta penyesuaian APBDes terkait ketahanan pangan dan alokasi 10 persen untuk penanggulangan kemiskinan. Jangan lupa laporkan kondisi fisik bank sampah secara nyata. Jika kita ikhlas membangun desa dengan menjaga lingkungan, manfaatnya akan kembali ke keluarga masing-masing,” tegasnya.
Kepala DLH Kabupaten Bojonegoro, Luluk Alifah, menjelaskan bahwa bank sampah menjadi solusi konkret dalam pengelolaan sampah. Masyarakat dapat memilah sampah organik dan anorganik untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Ia menegaskan bahwa bank sampah menerapkan prinsip 3R: reuse, reduce, dan recycle.
“Semakin sedikit volume residu yang dikirim ke TPA, berarti bank sampah bekerja optimal mendukung visi-misi Bupati untuk kelestarian lingkungan,” jelasnya.
Luluk juga menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. DLH juga mendorong reaktivasi 176 bank sampah di 170 desa pada 18 kecamatan. Selain itu, DLH meminta para sekdes bertindak sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mendukung program bank sampah.
“Kami harap para sekdes mendukung operasional administrasi bank sampah. Karena bank sampah berbasis wilayah, jika desa bersih dan lestari, masyarakat sendiri yang merasakan dampaknya. Pengelolaan ini berkelanjutan, dan menjadi amal jariyah bagi lingkungan,” tutupnya.(Fa)
