Suaradesa.co, Blora – Warga di kawasan hutan Blora masih mendominasi daftar penerima bantuan sosial. Data Pemkab Blora mencatat bahwa sebagian besar penerima program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) berasal dari wilayah ini.
Bupati Blora, Arief Rohman, menegaskan bahwa pemerintah perlu strategi khusus untuk menangani kemiskinan di daerah hutan.
“Kami terus menyalurkan berbagai bantuan, termasuk RTLH. Namun, warga di kawasan ini menghadapi keterbatasan akses ekonomi dan kepemilikan lahan,” ujarnya.
Sutrisno (52), warga Kecamatan Jati, merasakan dampak renovasi rumahnya. “Rumah saya sudah diperbaiki, tapi penghasilan tetap tidak menentu,” katanya.
Beberapa warga lain juga masih bergantung pada bantuan sosial karena kondisi ekonomi yang belum stabil.
Pemkab Blora bekerja sama dengan Perhutani untuk membuka lapangan kerja bagi warga hutan. Pemerintah merancang program agroforestri dan pengolahan hasil hutan non-kayu guna mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial.
Meski program ini berjalan, tantangan tetap ada. Pengamat kebijakan sosial, Eko Susanto, menilai solusi jangka panjang lebih dibutuhkan.
“Bantuan sosial penting, tapi tanpa pekerjaan berkelanjutan, warga sulit keluar dari kemiskinan,” katanya.
Pemerintah perlu terus mencari strategi efektif agar warga hutan di Blora dapat mandiri secara ekonomi.(red)
