Bojonegoro – Puluhan guru honorer dari sekolah swasta di Bojonegoro kembali menyuarakan ketidakjelasan nasib mereka terkait kelulusan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam rapat hearing antara guru PPPK dengan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bojonegoro yang digelar hari ini, Rabu (15/1), mereka meminta kejelasan tindak lanjut setelah dinyatakan lolos seleksi PPPK namun hingga kini belum ada kejelasan penempatan.
Hearing tersebut dihadiri oleh Tri Erna Wati dari SMP Dirgahayu Kedungadem, Elis Nurhayati dari SMP PGRI 1 Bojonegoro, dan Suryat dari SMP Plus Al Mutamakin Kapas. Mereka diterima langsung oleh Amin Thohari, S.H., M.H., yang berjanji akan menyampaikan permasalahan ini ke Komisi C dan mengomunikasikannya dengan Kantor Staf Presiden (KSP).
“Kami sudah berulang kali menyampaikan aspirasi ke DPR RI dan Kementerian Pendidikan, tetapi jawabannya selalu dilempar ke daerah. Sementara dari Pemkab Bojonegoro menyatakan ini adalah kewenangan pusat. Kami merasa seperti diabaikan,” ungkap Tri Erna Wati.
Merespons keluhan tersebut, Amin Thohari menyarankan agar aksi damai yang akan dilakukan dalam waktu dekat di DPR RI harus benar-benar bertemu langsung dengan Presiden, Ketua DPR RI, atau Komisi II dan X DPR RI.
“Aksi yang dilakukan harus tepat sasaran. Harus dipastikan bertemu langsung dengan pihak yang berwenang agar masalah ini segera ditindaklanjuti,” tegas Amin.
Para guru honorer swasta berencana menggelar aksi damai di Jakarta dengan tuntutan utama mendapatkan kejelasan terkait penempatan dan pengangkatan sebagai ASN PPPK.
Aksi ini diharapkan mampu membuka mata pemerintah pusat agar lebih serius dalam menyelesaikan masalah guru honorer yang telah lama terabaikan.
Situasi ini semakin menjadi perhatian publik mengingat peran penting guru dalam mencerdaskan bangsa. Ketidakpastian nasib guru honorer swasta dinilai dapat memengaruhi kualitas pendidikan, terutama di daerah.
Kini, masyarakat menantikan respons nyata dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan ini, sekaligus memberikan penghargaan yang layak bagi para pahlawan tanpa tanda jasa.(red)
