DPRD Jember Minta Diundang Penjaringan BPD Jelang Pilkades 2027, Jangan Sampai Dewan Jadi Penonton

Suaradesa.co – Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027 di Kabupaten Jember mulai memunculkan sejumlah perhatian. Kali ini, bukan hanya soal siapa yang bakal menjadi kepala desa, tetapi juga bagaimana proses penjaringan dan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berlangsung.
Baca Juga: Jelang Pilkades 2027, Satlinmas Diminta Netral, Politik Desa Jangan Sampai Berujung Gesekan
Komisi A DPRD Kabupaten Jember meminta dilibatkan dalam setiap tahapan penjaringan, pemilihan hingga pelantikan anggota BPD. Permintaan tersebut muncul dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama 31 camat se-Kabupaten Jember, Rabu (18/11/2026).
Dari 31 camat yang diundang, sebanyak 26 orang hadir. Sementara lima camat lainnya tidak mengikuti pertemuan karena sedang menjalani pelatihan.
Rapat yang berlangsung sekitar 90 menit itu membahas sejumlah agenda, mulai dari anggaran kecamatan tahun 2027 yang bersumber dari APBD hingga persiapan kelembagaan desa menjelang Pilkades serentak.
Anggota Komisi A DPRD Jember, HM Holil Asyari, mengatakan pihaknya berharap dapat dilibatkan dalam proses penjaringan sampai pelantikan anggota BPD di masing-masing desa.
Baca Juga: DPRD Bojonegoro Soroti Penutupan Galian C Sumberjo, Pengusaha Minta Kepastian
Menurutnya, selama ini Komisi A belum pernah mendapatkan undangan untuk menghadiri kegiatan pemilihan maupun pelantikan BPD.
“Untuk pemilihan dan pelantikan BPD desa, paling tidak Komisi A DPRD Jember diundang untuk hadir. Karena selama ini kami belum pernah diundang,” ungkap Holil.
Permintaan tersebut sekilas terdengar sederhana: cukup kirim undangan, sediakan kursi, dan biarkan wakil rakyat mengikuti prosesnya.
Namun, bagi Komisi A, persoalannya bukan sekadar menghadiri acara seremonial. DPRD mengaku ingin mengetahui perkembangan proses penjaringan agar persoalan yang mungkin muncul tidak baru diketahui setelah menjadi polemik.
“Kami dari Komisi A tidak ingin ketika proses pemilihan maupun penjaringan calon ketua tiba-tiba muncul persoalan, sementara Komisi A tidak mengetahui,” jelasnya.
BPD Jangan Jadi Arena Kejutan Politik Desa
Penjaringan anggota BPD menjadi salah satu tahapan penting dalam menyiapkan tata kelola pemerintahan desa. Lembaga tersebut memiliki fungsi strategis dalam menampung aspirasi masyarakat sekaligus menjalankan pengawasan terhadap pemerintahan desa.
Karena itu, proses pembentukannya semestinya berlangsung terbuka, transparan, dan sesuai ketentuan.
Jangan sampai proses yang seharusnya menjadi ruang demokrasi masyarakat justru berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan. Apalagi, menjelang Pilkades 2027, dinamika politik desa berpotensi semakin terasa.
Menariknya, DPRD Jember juga menyoroti keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam proses penjaringan anggota BPD.
Ketentuan tersebut menjadi perhatian agar perempuan tidak sekadar disebut dalam aturan, tetapi benar-benar memperoleh ruang keterwakilan dalam kelembagaan desa.
DPRD Ingin Lebih Dekat dengan Desa
Camat Kaliwates, Farisa Jamal Taslim, membenarkan bahwa Komisi A DPRD Jember menginginkan sinergi yang lebih intensif dengan 31 kecamatan.
Menurutnya, DPRD berharap dapat dilibatkan dalam berbagai forum diskusi dan pertemuan, baik di tingkat kecamatan maupun desa.
Dengan begitu, anggota dewan dapat mengetahui perkembangan pembahasan sekaligus memantau aspirasi yang disampaikan masyarakat.
“Pada intinya, Komisi A DPRD Jember ingin lebih intens bersinergi dengan 31 kecamatan. Apabila ada diskusi atau forum pertemuan, baik di tingkat kecamatan maupun desa, diharapkan bisa mengundang pihak Komisi A sehingga aspirasi masyarakat dapat diketahui dan dipantau,” ujarnya.
Pada akhirnya, persoalan penjaringan BPD bukan sekadar siapa yang mendapat kursi dan siapa yang tidak. Lebih penting adalah memastikan prosesnya tidak menjadi urusan segelintir orang di balik meja.
Sebab, demokrasi desa seharusnya tidak hanya ramai ketika Pilkades tiba. Transparansi, keterwakilan perempuan, dan pengawasan justru harus dimulai sejak proses pembentukan lembaga desa.
Kalau prosesnya terbuka sejak awal, undangan DPRD bukan lagi sekadar formalitas. Dan yang lebih penting, masyarakat desa tidak hanya menjadi penonton dari keputusan yang menyangkut masa depan mereka sendiri.(zin)




