Suaradesa.co, Tuban – Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, S.E., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tuban yang membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Eksekutif, Kamis (17/04).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tuban ini juga melibatkan Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Sekda, anggota DPRD, serta pimpinan OPD Pemkab Tuban.
Para peserta rapat fokus membahas tiga Raperda, yaitu Raperda tentang Ketahanan dan Cadangan Pangan, Raperda tentang Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor, dan Raperda tentang Rencana Induk Pengembangan Wisata Daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Tuban menyampaikan apresiasi atas inisiatif penyusunan ketiga raperda tersebut. Ia menilai regulasi ini relevan dengan kebutuhan daerah dan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Kami sangat mengapresiasi penyusunan raperda ini. Ketiganya penting untuk menjawab dinamika di masyarakat dan memberikan dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.
Rapat ini sekaligus menegaskan komitmen bersama antara Pemkab dan DPRD Tuban untuk menciptakan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang inklusif serta progresif.
Mas Lindra menegaskan pentingnya menyelaraskan isi ketentuan Perda yang lama dengan aturan terbaru. Ia mencontohkan kebutuhan pembaruan regulasi di sektor lalu lintas dan kendaraan bermotor yang terus berkembang. Hal itu bertujuan menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat di jalan raya.
“Melalui perda uji kelayakan kendaraan, kami berharap bisa menciptakan ketertiban dan keamanan berlalu lintas yang lebih baik,” tegasnya.
Ia juga menyoroti urgensi Raperda tentang Ketahanan dan Cadangan Pangan sebagai langkah untuk menjamin ketersediaan pangan di daerah. Selain itu, regulasi ini juga mendukung program pemerintah pusat terkait makan bergizi gratis dan swasembada pangan.
Sementara itu, Bupati berharap Raperda tentang Rencana Induk Pengembangan Wisata Daerah bisa menjadi pedoman strategis untuk membangun sektor pariwisata Tuban secara berkelanjutan. Ia meyakini sektor ini mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.
“Regulasi ini akan menjadi panduan jangka panjang dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal,” pungkasnya. (Fa)
