Bojonegoro, Suaradesa.co – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan aparatur desa untuk memperkuat kolaborasi dalam menanggulangi kemiskinan.
Ajakan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Leadership Education and Action Foundation for Sustainability (LEANS) yang digelar oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro, di Hotel Dewarna, Selasa (14/10/2025).
Pelatihan yang menghadirkan narasumber dari United in Diversity (UID) ini diikuti oleh 50 ASN dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sembilan peserta dari unsur kecamatan dan perwakilan desa.
Peserta dari unsur kewilayahan meliputi Camat Kedungadem beserta Kepala Desa Tondomulo, PKK dan Posyandu, Camat Sumberrejo, Camat Ngasem beserta Kepala Desa Kolong, PKK dan Posyandu, Camat Tambakrejo, serta Camat Ngraho bersama Kepala Desa Nganti, PKK dan Posyandu.
Ketiga desa tersebut — Desa Tondomulo (Kedungadem), Desa Kolong (Ngasem), dan Desa Nganti (Ngraho) — ditetapkan sebagai desa pilot project program pengentasan kemiskinan tahap awal di Kabupaten Bojonegoro.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menekankan pentingnya perubahan pola pikir ASN agar lebih berorientasi pada hasil (outcome) dan kesejahteraan masyarakat.
“Target kita bukan hanya penyerapan anggaran, tetapi bagaimana program dan kegiatan yang dilakukan benar-benar memberi nilai dan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati Setyo Wahono.
Bupati juga mengingatkan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan semua pihak — mulai dari OPD, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, hingga organisasi masyarakat.
“Kemiskinan tidak bisa diatasi sendiri oleh pemerintah. Harus ada sinergi, keterbukaan, dan kolaborasi dari semua pihak agar hasilnya lebih berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKPP Kabupaten Bojonegoro menjelaskan bahwa pelatihan LEANS dirancang untuk memperkuat kompetensi dan kepemimpinan ASN agar lebih kolaboratif dan adaptif.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi awal sinergi lintas sektor. Penanganan kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga perlu dukungan dari swasta, akademisi, NGO, hingga perusahaan melalui program CSR,” tuturnya.
Program LEANS ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mencetak pemimpin birokrasi yang visioner, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan, guna mendukung upaya percepatan penurunan angka kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.(rilis)
