Bojonegoro – Tahapan Pemilukada 2024 telah dimulai. Pada Minggu (13/5/2024) lalu, Sekda Bojonegoro, Nurul Azizah dan Nafik Sahal, Anggota DPRD Bojonegoro sekaligus politisi asal PKB, resmi menyerahkan berkas pernyataan dukungan ke KPU Bojonegoro sebagai bakal calon bupati jalur independen.
Namun, fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa tidak sedikit oknum ASN, Kades, Perangkat Desa, maupun guru yang terang-terangan mendukung Nurul Azizah.
Dukungan ini terlihat melalui acara-acara berkedok seremonial maupun melalui pengumpulan KTP dan penandatanganan dukungan.
Ironisnya, situasi ini mengungkapkan bahwa Satgas Netralitas ASN hanya garang pada saat Pemilu, tetapi mlempem atau lemah dalam menghadapi Pemilukada.
Terlihat adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dibiarkan begitu saja, termasuk banyaknya banner Nurul Azizah yang menggunakan seragam resmi Pemkab Bojonegoro.
Berbeda saat menjelang Pemilu pada bulan Februari lalu, Satgas Netralitas ASN yang digawangi oleh Inspektorat Bojonegoro terlihat aktif dan tegas dalam mensosialisasikan netralitas ASN.
Namun, kali ini, Satgas tampak melempem dan tidak melakukan tindakan tegas terhadap para ASN yang melanggar.
Parahnya lagi, dalam susunan Satgas tersebut, Bawaslu yang seharusnya berperan sebagai “polisi” netralitas tidak dilibatkan.
Beberapa dugaan pelanggaran di Bojonegoro antara lain melibatkan oknum ASN di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang merupakan adik kandung Nurul Azizah.
Dalam salah satu postingan Facebook, oknum ASN tersebut dengan jelas mengajak memilih Nurul Azizah pada Pilkada 2024 mendatang. Selain itu, ada dugaan ajakan memilih Nurul Azizah oleh Camat Sukosewu yang juga masih keluarga.
Bahkan, terdapat beberapa video di TikTok yang memperlihatkan beberapa Kades perempuan secara tersirat mendukung Nurul Azizah. Namun, setelah video tersebut viral, video tersebut hilang dari akun milik Kades Klino, Kecamatan Sekar.
Menanggapi hal ini, Ketua Bawaslu Bojonegoro, Handoko Sosro Hadi Wijoyo, mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat himbauan untuk menjaga netralitas ASN.
“Surat sudah saya kirimkan beberapa hari yang lalu ke Pj Bupati dan Kepala Kemenag,” ujarnya.
Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto, juga menegaskan bahwa pihaknya telah mengingatkan para ASN untuk tetap netral menjelang Pemilukada.
“Tentu saya akan terus ingatkan seluruh ASN Pemkab untuk menjaga netralitas,” pungkasnya.
Fenomena ini menunjukkan ketidakkonsistenan penegakan netralitas ASN oleh Satgas Netralitas ASN di Bojonegoro, yang hanya garang pada saat Pemilu namun mlempem saat Pemilukada.(redaksi)