Bojonegoro – Acara pelantikan pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) di Bojonegoro yang baru-baru ini diselenggarakan oleh Kementrian Agama (Kemenag) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menjadi pertanyaan publik.
Seharusnya, acara ini menjadi momentum penyatuan antara lembaga keagamaan dan pemerintah setempat, namun publik Bojonegoro justru menyuarakan kebingungan.
Dalam lima tahun terakhir, Pemkab Bojonegoro di bawah kepemimpinan Bupati Anna Mu’awanah telah menghadirkan program marbot, insentif takmir, dan bantuan pembangunan masjid serta mushola.
Akan tetapi, muncul pertanyaan mengenai keperluan pelantikan tersebut, terutama setelah Kemenag Bojonegoro secara berulang kali memuji dukungan Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro, Nurul Azizah, terhadap kegiatan DMI dan BKMM.
Menurut Abdul Wakhid, perwakilan Kemenag Bojonegoro, pihaknya bekerja sama dengan Sekda Nurul Azizah dan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Hanafi, untuk berkolaborasi dengan Pemkab Bojonegoro dalam menganggarkan seluruh masjid di wilayah tersebut dan mendukung pengurus BKM dan DMI.
Meskipun tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan takmir dan memberikan dukungan untuk masjid, sebagian pihak meragukan perlunya pelantikan ini.
Keberaguan publik semakin memuncak ketika Abdul Wakhid dalam sambutannya menyebut bahwa lembaga ini berada di bawah komando Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dan bahkan disentil oleh salah satu peserta terkait “Pemilu” saat di Kecamatan Temayang Sabtu pekan lalu.
Meskipun dia menegaskan agar pembicaraan tentang Pemilu ditangguhkan, hal ini menimbulkan spekulasi mengenai politisasi lembaga keagamaan di Bojonegoro.
“Pemilu? oh itu nanti,”ujarnya singkat.
Situasi serupa juga terjadi di Kecamatan Padangan, di mana Abdul Wakhid terus memuji Sekda Nurul Azizah, menyebutnya sebagai sosok yang layak menjadi sekda dan menjadi contoh yang baik.
Meskipun demikian, sejumlah pihak merasa bahwa keterlibatan pejabat pemerintah dalam acara keagamaan dapat mengubah dinamika independensi lembaga keagamaan di Bojonegoro.
Kontroversi semakin meruncing dengan pernyataan Hanafi, Staf Ahli Bidang Ekonomi, yang menyatakan bahwa pengurus BKM di Bojonegoro ingin kembali aktif setelah lama mati suri.
Walaupun BKM dan DMI memiliki tujuan yang sejalan dalam meningkatkan kesejahteraan masjid, sebagian pihak berpendapat bahwa keterlibatan Pemkab Bojonegoro dalam kegiatan ini mungkin akan mengubah fokus dan tujuan lembaga keagamaan.
Terlebih dalam acara tersebut, diwarnai pembagian ratusan sarung bagi para pengurus yang telah dilantik.
Publik Bojonegoro sulit memahami urgensi dan implikasi dari pembentukan DMI dan BKM di tengah berbagai program keagamaan yang telah ada dari Pemkab Bojonegoro.(redaksi)
