Bojonegoro – Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) menjadi momen penting di kalender tahunan.
Namun, peringatan HSN pada tanggal 22 Oktober 2023 lalu di alun-alun Bojonegoro menimbulkan kecurigaan akan adanya bau politik dalam penyelenggarannya.
Upacara HSN yang dihadiri oleh sekitar 20.000 peserta, sebagian besar adalah santri pondok pesantren, didominasi oleh satu pondok pesantren tertentu.
Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, Abdul Wakhid, ketika ditanya mengenai jumlah dan pondok pesantren mana yang terlibat dalam upacara HSN 22 Oktober 2023, tampak gusar.
“Netral saja, ini tahun politik,”ujarnya.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Hampir 20 pondok pesantren di Bojonegoro dibawah naungan Ikatan Pondok Pesantren (IPP) Bojonegoro diketahui tidak mendapatkan undangan untuk mengikuti upacara HSN.
Sekretaris IPP Bojonegoro, KHM Hanif Abdurohman, saat ditanya suaradesa.co menyampaikan bahwa ponpes dibawah naungan IPP tidak menerima undangan untuk upacara di alun-alun Bojonegoro, meskipun ia tidak mempermasalahkannya dan menggelar kegiatan sendiri untuk memperingati Hari Santri.
“Hal biasa, tidak perlu dibesar-besarkan,”pesan Ketua Yayasan Mambaul Ulum, Ngasem, Bojonegoro ini.
Sementara Ketua Pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Fatimah, sekaligus Ketua FKUB Bojonegoro, Tamam Saifuddin, juga mengaku tidak terlalu fokus pada acara di alun-alun Bojonegoro karena mereka memiliki kegiatan sendiri.
“Kami menerima undangan dan telah mengirim beberapa santri untuk menghadiri upacara HSN,”tukasnya.
Kepala Kesra Bojonegoro, Sahlan, ketika ditanya tentang jumlah santri yang hadir dalam upacara, mengaku tidak mengetahuinya karena diakomodir oleh Kemenag.
“Kalau jumlahnya gak tau persis ya, tapi yang ambil peran seperti tampilan tari santri kolosal itu dari Pondok Pesantren Al Rosyid,”tandasnya.
Kondisi ini meninggalkan tanda tanya besar terkait dengan netralitas penyelenggaraan peringatan HSN di Bojonegoro, dengan banyak pihak merasa bahwa adanya dominasi tertentu dalam undangan dan keterlibatan pondok pesantren menjadi isu yang patut diungkap lebih lanjut.
Apakah peringatan HSN seharusnya lebih netral, mengingat sifatnya yang seharusnya merangkul seluruh komunitas santri di Bojonegoro.
Untuk diketahui, selaku inspektur upacara, Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto dan komandan upacara Said Edy Wibowo dari pengawas Kementerian Agama.
Upacara HSN tahun 2023 dihadiri Forkompimda, Kepala OPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Bojonegoro, para tokoh agama, dan sejumlah tamu undangan lainnya.
(tim)
