Suaradesa.co, Bojonegoro – Kementerian Agama (Kemenag) menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Langkah ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Jenderal Kemenag Nomor 12 Tahun 2025, yang menyoroti penghematan biaya operasional seperti listrik dan air.
Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan mengurangi produktivitas pegawai.
“Kami ingin efisiensi, tetapi produktivitas tetap harus terjaga. ASN tetap menjalankan tugas dengan baik,” ujarnya, Senin (10/3).
Sejumlah pihak menyambut baik kebijakan ini, tetapi ada juga yang mempertanyakan dampaknya terhadap efektivitas kerja. Beberapa pegawai Kemenag khawatir jika sistem ini justru menghambat koordinasi yang membutuhkan interaksi langsung.
“Untuk pekerjaan administratif, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau ada koordinasi penting, WFH bisa menjadi kendala,” ujar seorang pegawai di Jakarta.
Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama terkait pelayanan publik. Sektor yang paling terdampak adalah pendidikan keagamaan dan urusan haji.
Menanggapi hal ini, Kamaruddin Amin memastikan bahwa pelayanan tetap berjalan normal. “Layanan publik tetap kami prioritaskan. Jika ada keperluan mendesak, pegawai tetap bisa bekerja dari kantor,” jelasnya.(red)
