Jakarta – Paramadina Graduate School of Diplomacy, bekerja sama dengan Paramadina Public Policy Institute, Bait Al Amanah, dan Forum Sinologi Indonesia, menggelar seminar bertema “Dancing With The Dragon? Indonesia and Malaysia Policies Towards China”.
Acara ini berlangsung di Trinity Tower Lantai 45, Kampus Kuningan Universitas Paramadina, Jumat (17/1).
Seminar menghadirkan narasumber utama Prof. Cheng-Chwee Kuik, Profesor Hubungan Internasional dari Institute of Malaysian and International Studies (IKMAS), Universiti Kebangsaan Malaysia, yang membagikan analisis mendalam tentang strategi Malaysia menghadapi dinamika geopolitik global. Prof. Kuik menekankan bahwa sebagai negara kecil, Malaysia perlu cermat dalam menavigasi hubungan dengan kekuatan besar seperti China, Amerika Serikat, dan mitra lainnya.
“Pertumbuhan ekonomi China sebagai kekuatan global memberikan peluang besar bagi Malaysia, khususnya melalui inisiatif seperti Belt and Road Initiative (BRI),” ujar Prof. Kuik.
Ia menambahkan bahwa meski menjadikan China sebagai mitra dagang utama, Malaysia tetap menjaga diversifikasi ekonomi dengan menjalin hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat, Jepang, dan negara lain.
Malaysia, sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menormalisasi hubungan diplomatik dengan China pada 1974, memiliki pendekatan strategis dalam mengelola kemitraan bilateral.
“Pendekatan equi-distance menjadi kunci diplomasi Malaysia dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan kekuatan besar tanpa mengorbankan kedaulatan nasional,” jelasnya.
Selain itu, Prof. Kuik menggarisbawahi peran negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Jepang dan Korea Selatan, yang semakin aktif dalam mendukung stabilitas kawasan. Menurutnya, Jepang kini tidak hanya berfokus pada bantuan ekonomi, tetapi juga terlibat dalam kerja sama pertahanan.
Pada sesi berikutnya, Ahmad Khoirul Umam, Ph.D, Managing Director Paramadina Public Policy Institute, menyoroti pentingnya strategi diplomasi berbasis prinsip untuk Indonesia.
Ia menekankan bahwa Indonesia perlu mengedepankan prinsip equal distance dalam menjaga stabilitas dan otonomi nasional.
“Keseimbangan hubungan dengan kekuatan besar seperti China dan Amerika Serikat adalah kunci menjaga kepentingan strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik,” ujar Umam. Ia menambahkan, pendekatan ini memungkinkan Indonesia terus berperan sebagai mediator dan kekuatan penyeimbang di kawasan.
Umam juga memuji strategi hedging yang diadopsi Indonesia, mencerminkan pendekatan pragmatis dalam menghadapi rivalitas kekuatan besar.
“Indonesia harus menggabungkan prioritas domestik dengan dinamika eksternal untuk melindungi kepentingan strategis jangka panjangnya,” jelasnya.
Sebagai penutup, Umam menegaskan pentingnya penguatan kapasitas riset dalam mendukung kebijakan luar negeri Indonesia.
“Paramadina Public Policy Institute siap menjadi pusat kajian dan kolaborasi terkait studi China,” tuturnya.
Seminar ini menjadi momentum penting untuk memperdalam pemahaman tentang hubungan strategis Indonesia dan Malaysia dengan China, serta peran keduanya dalam dinamika geopolitik global.(abi)
