Suaradesa.co, Bojonegoro – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa secara menyeluruh.
Program ini dirancang untuk menciptakan lapangan kerja, memperluas akses kredit, hingga membangun infrastruktur logistik di perdesaan.
Meski demikian, pemerintah memastikan Kopdes tidak akan menggantikan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah eksis lebih dulu.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi merupakan wujud nyata semangat gotong royong yang telah lama menjadi kekuatan bangsa Indonesia.
Ia mengibaratkan konsep koperasi seperti kumpulan lidi.
“Satu lidi tidak akan kuat, tetapi jika puluhan, bahkan ratusan lidi dijadikan satu, maka akan menjadi suatu kekuatan,” ujar Prabowo.
Ia berharap Kopdes Merah Putih bisa menjadi kekuatan kolektif yang mendorong kemandirian desa.
Peluncuran Kopdes Merah Putih turut disertai dengan penegasan bahwa keberadaannya bersifat melengkapi, bukan menyingkirkan.
Sementara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT) Yandri Susanto menepis kekhawatiran kepala desa soal potensi tumpang tindih peran.
“BUMDes tidak dihapus, justru akan bermitra strategis dengan Kopdes,” ujarnya.
BUMDes, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, tetap difokuskan pada pengelolaan aset desa dan penyediaan layanan umum bagi masyarakat.
Kopdes Merah Putih akan menjadi penggerak distribusi, pemasaran produk lokal, hingga akses pembiayaan melalui unit-unit seperti gerai sembako, apotek desa, klinik, hingga cold storage.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menambahkan bahwa kolaborasi antara Kopdes dan BUMDes akan menjadi dua pilar utama dalam pembangunan ekosistem ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.
“Kopdes menjadi saluran langsung penjualan produk BUMDes. Keduanya harus berjalan seiring, saling memperkuat,” jelasnya.
Kopdes Merah Putih dibentuk berdasarkan sejumlah regulasi, termasuk UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Inpres No. 9 Tahun 2025. Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 unit Kopdes di seluruh Indonesia untuk mempercepat pemerataan ekonomi desa dan penguatan UMKM berbasis komunitas lokal.
Peresmian yang digelar secara virtual di Pendopo Pemkab Bojonegoro tersebut dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Bupati Bojonegoro Setyo Wahono didampingi Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, jajaran Forkompimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, serta Kepala Desa/Kelurahan se- Bojonegoro. (red)
