Jakarta — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menjadi sorotan publik dengan sejumlah programnya yang dinilai ambisius namun mengundang kontroversi. Saat mengusulkan anggaran tambahan senilai Rp20 triliun dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Pigai memaparkan rencana yang mencakup dana bantuan per desa, penambahan pegawai Kementerian HAM, hingga pembangunan universitas bertaraf internasional khusus HAM. Berikut adalah rincian dari ketiga program tersebut yang tengah ramai diperbincangkan.
1. Program Rp100 Juta per Desa untuk HAM
Pigai mengusulkan dana Rp100 juta per desa di seluruh Indonesia guna mendukung program peduli HAM. Ia menyebut, dengan sekitar 83 ribu desa, dibutuhkan anggaran sekitar Rp8,03 triliun untuk mewujudkan program ini. Pigai menegaskan bahwa program ini penting untuk memperluas pemahaman HAM di tingkat desa.
Namun, usulan ini mendapatkan kritik tajam dari Yasonna H. Laoly, anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDIP. Menurut Yasonna, anggaran yang besar tersebut berpotensi rawan korupsi, mengingat masih banyak kasus penyelewengan dana desa di berbagai daerah. “Pengalaman dana desa, banyak kepala desa yang berurusan dengan hukum,” ujarnya, menyoroti pentingnya evaluasi sebelum pelaksanaan program ini.
2. Penambahan 2.544 Pegawai Kementerian HAM
Dalam kesempatan yang sama, Pigai juga mengusulkan penambahan 2.544 pegawai untuk memperkuat struktur di Kementerian HAM. Saat ini, kementerian baru ini hanya memiliki 188 pegawai, jumlah yang dianggap Pigai tidak memadai untuk menjalankan tugas kementerian yang kompleks.
Pigai mengestimasi bahwa kebutuhan dana untuk gaji dan tunjangan pegawai baru akan mencapai sekitar Rp1,2 triliun. Rencana ini menimbulkan perdebatan, terutama terkait kelayakan jumlah pegawai yang diajukan dan biaya yang diperlukan.
3. Pembangunan Universitas HAM Internasional
Pigai berencana mendirikan Universitas HAM yang bertaraf internasional. Lembaga ini akan dilengkapi dengan laboratorium HAM, pusat studi lintas kawasan (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia, dan Amerika), hingga rumah sakit HAM. Pigai menyatakan bahwa universitas tersebut akan menjadi ikon HAM Indonesia, satu-satunya di dunia.
Program ambisius ini dinilai oleh beberapa pihak sebagai langkah yang inovatif, namun juga dipandang terlalu mahal. Pigai menegaskan bahwa anggaran yang diajukan sebesar Rp20 triliun masih di bawah standar ideal yang ia harapkan.
Dengan rencana-rencana tersebut, Pigai menunjukkan visi besar dalam pembangunan HAM di Indonesia, namun tantangan berupa potensi korupsi, efisiensi anggaran, dan kerja sama lintas sektoral menjadi perhatian berbagai pihak di DPR. Program-program ini diprediksi akan terus menjadi sorotan publik hingga tahap pelaksanaannya.(abi)
