Bojonegoro – Proyek pembangunan Bendungan Karangnongko sebesar Rp 1,4 triliun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama untuk pembebasan lahan.
“Untuk pengadaan tanah menggunakan dana APBD sedangkan APBN berperan melalui Balai Besar Bengawan Solo (BBWS) membiayai bangunan fisik proyek ini,”ungkap Kepala Dinas PU SDA Bojonegoro, Heri Widodo, Kamis (2/11/2023)
Keputusan untuk menggandeng APBD dalam pembebasan lahan ini didasarkan pada keyakinan bahwa Bojonegoro memiliki kemampuan pembiayaan yang cukup. Meskipun demikian, pengukuran lahan di wilayah terdampak proyek masih belum rampung, terutama di Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, di mana hanya 38 bidang dari total 265 bidang yang sudah selesai diukur hingga saat ini.
Pagu anggaran untuk pembebasan lahan telah ditetapkan dalam APBD tahun 2023, mencapai Rp 362 miliar. Pembayaran akan disesuaikan dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim appraisal atau kantor jasa penilai publik (KJPP) berdasarkan bidang yang telah diukur oleh satgas A dan B BPN.
“Untuk yang Kalangan dan Ngelo akan dilakukan pembayaran terlebih dahulu untuk warga yang ganti untung. Kalau tidak november ya desember mendatang,”tegasnya.
Saat ini, alat berat mulai masuk kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Karangnongko. Proyek ini merupakan pekerjaan multiyears.
Salah satu warga Desa Ngelo, Trisno, meminta agar Pemkab Bojonegoro tetap komitmen dengan apa yang disampaikan di balai desa beberapa lalu dihadapan warga.
“Saat itu, Pemkab Bojonegoro mengatakan akan segera melakukan pembayaran bagi warga yang mau diukur dan ganti untung,”pungkasnya. (rin/zen)
