Home / Kabar Kota

Selasa, 12 Juli 2022 - 13:30 WIB

Tiga OPD di Lingkup Pemkab Bojonegoro Ikuti Evaluasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

Suaradesa.co (Bojonegoro) – Inspektorat Bojonegoro mengirimkan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk evaluasi
Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2022.

Tiga OPD di lingkup Pemkab Bojonegoro tersebut antara lain Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Hal ini sesuai Surat Edaran Permenpan Nomor 14 tahun 2022 yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2022 lalu tentang ketentuan tambahan mengenai pengevaluasi ZI. Sebagai turunan Permenpan 90 tahun 2021 tentang Evaluasi ZI

Irban Pengawas RB dan Pencegahan Tipikor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Rahmat Junaidi menjelaskan, Kabupaten Bojonegoro menyesuaikan dengan regulasi baru. Begitu pula dengan penilaian Zona Integritas ini juga mengacu regulasi baru.

Rahmat lebih lanjut mengungkapkan, pelaksanaan sebelumnya tidak ada persyaratan khusus. Artinya, OPD-OPD di daerah yang memberikan pelayanan kepada publik bisa ikut serta.

Namun kali ini ada ketentuan khusus di mana OPD tersebut harus melakukan pelayanan dasar.

Baca Juga :  Farida Hidayati Hadiri Jalan Santai MI MF PAC Muslimat NU Temayang

“Tahun ini ada pembatasan dan diberi kuota. Kalau tahun lalu disilahkan kirim berapa saja, sekarang diberi kuota tiap provinsi/kabupaten/kota hanya tiga OPD saja masing-masing. Jadi dari 18 OPD yang rencananya tahun ini mengikuti ZI, kami mengevaluasi kembali sesuai persyaratan menjadi tiga OPD saja yang dikirim,” pungkasnya saat dikonfirmasi kembali Selasa (12/7/2022).

Adanya pembatasan kuota akan memberi kebaikan juga, yakni untuk lebih selektif dalam penilaian. Jika terlalu banyak, dikhawatirkan sulit untuk lebih objektif. Namun, Rahmat menuturkan ke depan bisa saja regulasi berubah kembali.

Setelah evaluasi internal di tim Inspektorat dan juga pelaporan kepada Bupati, akhirnya mengerucut menjadi tiga OPD tersebut. Berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pembayaran pajak di Bapenda, kepengurusan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta layanan kependudukan di Dukcapil.

“Sehingga atas seizin bupati, kami kirimkan ke tim penilaian nasional tiga OPD tersebut,”tandasnya.

Pengiriman dengan melampirkan semua persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Rahmat mengatakan, dengan adanya aplikasi si-Ezi yang telah terintegrasi dengan aplikasi penilaian milik Kemenpan RB, maka usulan sudah diterima dengan lebih cepat dan lebih baik oleh tim penilai nasional. Yang terdiri dari unsur Menpan RB, Ombudsman, KPK dan unsur tim penilai lainnya. Setelah itu akan diumumkan secara bertahap.

Baca Juga :  Juni 2020, 1.800 Ahli Waris Telah Terima Santunan Kematian

Jadwal pengumuman paling awal, hasil seleksi administrasi tanggal 15 Juli 2022. Berbeda dengan tahun lalu, tidak ada pengumuman bertahap dan langsung pengumuman terakhir. Yaitu pada sekitar November dan Desember.

“Kalau sekarang ada pengumuman bertahap mulai tes administrasi. Kalau tidak lulus, selesai sampai di tahap tersebut. Kalau sesuai, lanjut sehingga ditemukan hasil akhir yang paling baik. Di antaranya seperti mengikuti tes kuesioner, survei, wawancara, hingga kunjungan lapangan,” terangnya.

Pihaknya berharap, masyarakat ikut mendukung Zona Integritas dan OPD yang berhasil WBK bisa melaksanakan tugasnya dalam pelayanan publik dengan optimal. (rilis)

Share :

Baca Juga

Kabar Kota

BPBD Bojonegoro Mulai Salurkan Bantuan Pada Korban Banjir

Headline

1.300 Calon Haji Bojonegoro Batal Berangkat Tahun Ini

Kabar Kota

Ritel Terbesar di Asia Tenggara Buka Cabang di Cepu

Kabar Kota

Elektabilitas Puan Maharani Meningkat
Distribusi Minyak Goreng untuk Pelaku IKM oleh Pemkab Bojonegoro

Headline

Distribusi Minyak Goreng untuk Pelaku IKM oleh Pemkab Bojonegoro

Kabar Kota

Komisi A Fasilitasi Pemdes Terkait Alokasi Dana Desa

Headline

Pemerintah Desa Harus Maksimal Tangani Warga Isoman

Kabar Kota

Kadin Bojonegoro Dorong Keterlibatan Pengusaha Lokal di Industri Migas