Kabar Kota

Target PBB-P2 Terealisasi 70 Persen, Tunggakan Terbanyak di Kecamatan Kota

42
×

Target PBB-P2 Terealisasi 70 Persen, Tunggakan Terbanyak di Kecamatan Kota

Sebarkan artikel ini

Suaradesa.co (Bojonegoro) – Hingga akhir Oktober 2022, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bojonegoro masih mencapai 70 persen.

“Masih ada 60 desa dari 419 desa yang belum melunasi PBB P2 per Agustus 2022,” tandas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, Ibnu Soeyoeti, Senin (24/10/2022) kepada suaradesa.co

Dia mengungkapkan, penerimaan asli daerah (PAD) sektor PBB-P2 tahun 2022 Rp 45.865.435.191 (WP 737.612). Tahun 2021 kemarin mendapat Rp 39.560.288.472 (WP 734.252).

“Tertinggi desa yang belum lunas sekarang ini ada di Kecamatan Bojonegoro,” tegas Ibnu.

Dia menyatakan, dari total 419 desa sekarang ini masih ada 60 desa yang belum melunasi PBB-P2 nya. Tertinggi ada di Kecamatan Bojonegoro yang tersebar di 7 Desa diantaranya Kauman, Mulyoagung, Semanding, Kalirejo, Campurejo, Sukorejo, dan Pacul.

Baca Juga :  Kemenag Tuban Serahkan Sekitar 70 Juta Dana Peduli Palestina

“Alasannya kalau di Kecamatan Kota ini klasik ya dari dulu, seperti Objek Pajaknya ada tapi Wajib Pajak-nya tidak ada, bisa jadi tinggal di luar kota,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Ibnu, juga ada uang pajak yang “nyantol” di perangkat desa meski persentasenya kecil. Juga, Wajib Pajak yang tidak mampu membayar.

Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong semua desa melakukan pelunasan PBB -P2 ini hingga akhir tahun 2022, terlebih di Bojonegoro program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hampir berjalan 90 persen sehingga status kepemilikan tanah ada kejelasan.

Baca Juga :  Jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H, Satlantas Polres Bojonegoro Gandeng Instansi Terkait Lakukan Ramp Check Armada Bus

Pihaknya juga meminta bantuan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro untuk melakukan pendampingan dalam menagih pajak ke seluruh desa.

“Ada 36 desa yang sudah kita ajukan agar didampingi Kejaksaan dalam hal penagihan,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Desa Campurejo, Edi Sampurno, membantah jika uang pajak di desanya dipergunakan oleh perangkat desa sebesar Rp70 juta.

“Ada memang, Rp70 juta belum terbayarkan. Itu uang pajak tahun 2020 lalu tapi bukan dipakai perangkat desa. Memang ada masalah dan akan diselesaikan pembayarannya,” elaknya.

Sementara 6 Kades lainnya, masih berupaya dihubungi Suaradesa.co hingga berita ini diturunkan. (rin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *