Suaradesa.co (Bojonegoro) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bojonegoro, menyampaikan rincian dari sisi pendapatan dipasang Rp 4,5 triliun.
“Besaran tersebut terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp 987,5 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp3,58 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah Rp74,7 miliar,”ujar Ketua TAPD, Nurul Azizah, Kamis (18/8/2022) kemarin saat rapat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2023 di ruang Paripurna DPRD.
Dia menyampaikan, jika pendapatan terbesar masih dari Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (migas). Yakni estimasi sebesar Rp1,6 Triliun.
“Meski ada kurang bayar dari pemerintah pusat, kita optimis akan dibayarkan. Untuk sementara, tahun 2021 kurang bayar DBH Migas ada sekitar Rp980 miliar,”ujarnya.
Dia mengatakan, untuk realisasi DBH migas di tahun 2019 lalu sebesar Rp 2,2 triliun, realisasi 2020 Rp 1,3 triliun, dan tahun 2021 naik menjadi Rp 2,3 triliun, sedangkan tahun 2022 ini realisasi DBH migas ditarget sebesar Rp 1,6 triliun.
Ketua Banggar DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar mengatakan, jika setelah melakukan pembahasan pendapatan, dilanjutkan pada pembahasan dari sisi belanja.
“Sekarang kami sedang melakukan pembahasan dari sisi belanja,”tukasnya kepada suaradesa.co, Jumat (19/8/2022)
Dia ungkapkan, jika dari sisi belanja dipasang sebesar Rp 6,75 triliun. Terdiri belanja operasional Rp 3,18 triliun, belanja modal Rp 2,56 triliun, belanja tidak terduga Rp 60,6 miliar, dan belanja transfer Rp 943,9 miliar.
“Dari jumlah belanja dan pendapatan, terjadi defisit APBD 2023 Rp 2,19 triliun, nntinya defisit ditutup silpa APBD 2022 sekitar Rp 2,69 triliun,”tukasnya.
Di dalam pembiayaan tersebut juga direncanakan yaitu untuk pengeluaran dana abadi sebesar Rp 500 miliar. Jadi total (postur) APBD 2023 sebesar Rp 7,2 triliun.
“Tahun ini, dana abadi akan dipasang di APBD – P, begitu juga ditahun-tahun berikutnya,”pungkasnya. (*rin)