Pertamina EP Cepu
Kabar Kota

POSNU Tuban Ungkap Dugaan Kecurangan Perekrutan PKD di Kecamatan Soko

820
×

POSNU Tuban Ungkap Dugaan Kecurangan Perekrutan PKD di Kecamatan Soko

Sebarkan artikel ini

Suaradesa.co (Tuban) – Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Kabupaten Tuban ungkap indikasi kecurangan rekrutmen Panitia Pangawas Pemilu (Panwaslu) desa/kelurahan karena adanya dugaan jika perekrutan tersebut merupakan rekomendasi dari oknum anggota Partai Politik (Parpol).

Untuk diketahui, tahapan pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara dan Pengawas Pemilu 2024, sudah hampir selesai.

Panwascam se-Kabupaten Tuban telah menetapkan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau PKD terpilih yang diumumkan di Kantor Panwascam dan media sosial Panwascam hari Sabtu (4/2/2023) kemarin.

Ketua PAC POSNU Kecamatan Soko, Nur Aulia menjelaskan, setelah melakukan investigasi mendapat temuan dugaan keterlibatan oknum partai politik (Parpol) dalam proses perekrutan PKD Hal ini terlihat setelah adanya nama -nama famili dari oknum anggota parpol tersebut terpilih.

Baca Juga :  Polres Bojonegoro dan Bawaslu Jalin Sinergitas Sukseskan Pemilu 2024

“Kalau memang proses perekrutan Panwaslu desa/kelurahan ini sesuai juknis dari Bawaslu Kabupaten Tuban, mengapa harus ada campur tangan dari beberapa oknum anggota partai yang diduga ikut merekomendasikan nama-nama yang terpilih,”ujar Nur Auliya, Minggu (5/3/2023).

Sementara Ketua Cabang POSNU Tuban, Musthofa menegaskan siap mendampingi PAC POSNU Kecamatan Soko oko perihal dugaan kecurangan tersebut.

Lebih lanjut, Musthofa menyayangkan dan merasa kecewa atas Adanya dugaan kecurangan tersebut mengingat Panwascam dan Bawaslu menjadi leading sektor penindakan pelanggaran dan pengawasan pada Pemilu 2024.

Baca Juga :  Anies Baswedan Curigai Rekayasa di Pilpres 2024: Suara Rakyat Atas Kehendak Elit?

“Akan tetapi di awal proses berjalannya pemilu 2024 netralitas panwascam Soko di ragukakan publik,”tukasnya.

Terakhir, Musthofa menambahkan dengan adanya dugaan kecurangan tersebut sangat tidak berbanding lurus dengan jargon Bawaslu “bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu”.

“Hal inilah yang akan merusak citra panwascam Soko dan Bawaslu Kabupaten,” pungkasnya.

Sementara itu, suaradesa.co masih berupaya mendapatkan klarifikasi terkait hal itu pada Panwascam Soko, KPU Tuban maupun Bawaslu Tuban. Pesan pendek yang dikirim belum ada balasan. (fa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *