Suaradesa.co (Bojonegoro) – Setelah debat panjang saat menyampaikan aspirasi tentang naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) antara Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Bojonegoro dengan DPRD akhirnya ada titik temu. PMII Bojonegoro mendesak agar seluruh anggota DPRD serentak agar menolak kenaikan BBM.
Diketahui, saat pertemuan di gedung DPRD hanya ada 4 anggota DPRD Bojonegoro yang menemuinya, oleh sebab itu, PMII Bojonegoro mendesak agar seluruh anggota DPRD bisa menolak kenaikan itu. “Kami memberikan waktu sampai 19 September untuk mengumpulkan semua anggota DPRD untuk konferensi pers dan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi,” kata M. Fahroni Aziz selaku koordinator aksi Senin (12/9/2022).
Ia mengatakan, dalam aksi ini PMII cabang Bojonegoro membawa 5 tuntutan yaitu, pertama, menolak keras kenaikan BBM bersubsidi, kedua, mendesak pemerintah untuk memberantas mafia minyak, ketiga, menerapkan subsidi yang tepat sasaran.
“Kemudian tuntutan kami yang ke empat, masyarakat harus terlibat dalam penyaluran BBM dan yang kelima atau terakhir, pemerintah harus menolak kenaikan bbm bersubsidi,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto menambahkan, untuk harga kenaikan BBM itu wewenang pusat dan PMII Bojonegoro tadi meminta agar DPRD Bojonegoro melakukan konferensi pers agar menolak BBM.
“Tadi ada 4 orang anggota DPRD yang hadir dan sama dengan suara mahasiswa, akan tetapi 4 suara belum mewakili lembaga DPRD, karena anggota DPRD ada 50 anggota dan ada beberapa fraksi,” tambahnya.
“Nantinya kita sampaikan di forum apa yang menjadi harapan para mahasiswa, karena kita punya forum internal dan nanti bagaimana mekanismenya untuk penyampaian, atau mungkin lewat fraksi atau bagaimana, karena di DPRD ini ada 8 fraksi,” pungkasnya. (ar)