Kabar Kota

Pj Bupati Bojonegoro Sampaikan Rincian APBD 2024 pada Rapat Paripurna

220
×

Pj Bupati Bojonegoro Sampaikan Rincian APBD 2024 pada Rapat Paripurna

Sebarkan artikel ini

Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro hari ini, Selasa (7/11/2023) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Penjelasan dari Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.

Pj Bupati Adriyanto, memberikan penjelasan komprehensif mengenai permasalahan utama yang akan dihadapi dalam belanja daerah tahun depan.

Disampaikan, ada beberapa hal disoroti, antara lain keamanan dan ketertiban dimana kerawanan dan gangguan yang mungkin terjadi, terutama terkait dengan aspek keamanan dan ketertiban umum.

“Upaya pencegahan dan penanganan bencana menjadi fokus utama,”lanjutnya.

Sorotan lainnya, adanya peningkatan tata kelola pemerintahan. Dia menyampaikan, Pemerintah Bojonegoro berkomitmen meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan, termasuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Adriyanto juga mengungkapkan perkiraan pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan daerah pada tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp4.517.394.827.505, yang berasal dari berbagai sumber, termasuk pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sementara itu, estimasi belanja daerah pada tahun yang sama mencapai Rp7.506.589.185. 356.

” Rincian belanja mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer,”tukasnya.

Baca Juga :  Produk Rajut Bonorejo Minim Pemasaran

Untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja, Pemerintah Daerah Bojonegoro akan menerapkan kebijakan pembiayaan. Dengan defisit anggaran sebesar Rp2.989.194.347.851, pembiayaan netto akan digunakan untuk mengatasi defisit tersebut.

Nota Penjelasan APBD tahun 2024 ini mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan pembangunan daerah.

“Hal ini diharapkan akan sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat Bojonegoro untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik,”pungkasnya.

Rapat dihadiri oleh Forkompimda, Pimpinan dan Anggota DPRD Bojonegoro, Sekda beserta seluruh OPD di lingkup Pemkab Bojonegoro.

Terpisah, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Sutriono, mengatakan, dalam Pandangan Umum fraksinya mendukung langkah kongkrit Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mewujudkan 7 Progam yang sudah tertuang dalam Nota Penjelasan.

“Progam tersebut sangatlah baik dan patut kita sukseskan karena progam tersebut secara langsung berdampak kepada masyarakat Bojonegoro. Fokus kegiatan tersebut barulah di tahun ini tertuang dalam sebuah Nota Pengantar sehingga bisa dipastikan akan juga terlaksana pada OPD yang terkait,”tukasnya.

Dia mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan memandang perlu adanya peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik untuk mewujudkan progam tersebut

Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresisasi Penjabat Bupati dalam hal Belanja Daerah yang tertuang dalam APBD Tahun 2024, pada nota pengantar jelas disampaikan ada beberapa kendala yang harus kita selesaikan Bersama-sama. Hal ini sangatlah baik karena Pemerintah Kabupaten mendasarkan dengan prinsip kehati-hatian dalam perencananya.

Baca Juga :  Pengurus BKM Kecamatan Soko Ditugaskan Inventarisir Aset Masjid yang Hilang

Hal demikian kiranya belum terlihat jelas pada tahun-tahun penganggaran yang lalu, sehingga kami juga mendorong melalui kepemimpinan Penjabat Bupati ini untuk kiranya bisa ada evaluasi besar terhadap Perencanaan serta Pelaksanaan Anggaran Belanja 2024 serta dalam pelaksanaan di masing-masing sektor.

“Dalam sisi Pembiayaan Fraksi PDI Perjuangan mendukung rencana Pemerintah Bojonegoro guna menutup defisit anggaran dengan pembiayaan netto,”pungkasnya.

Dia juga menyampaikan, bahwa segala upaya yang kita laksanakan Bersama ini adalah semata-mata untuk masyarakat Bojonegoro, dengan perencanaan yang baik serta ditunjang dengan leadership yang baik pula maka Fraksi PDI Perjuangan berharap pada tahun 2024 adalah titik balik dari apa yang selama sudah berjalan, Upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah orientasi dan tujuan utama dalam pembangunan.

“Sehingga setiap rupiah yang dianggarkan dalam APBD oleh Pemerintah Bojonegoro haruslah berbanding lurus dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro,”pungkasnya. (rin/zen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *